BANJARMASIN- Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan H Suripno Sumas mengajak masyarakat menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Digital.
Untuk itu, ia melaksanakan sosper terkait KTP Digital dimana kartu keluarga bisa didesain dalam data elektronik di handphone, sehingga dapat memudahkan masyarakat menggunakannya.
“ Secara kasat mata kita dapat mempermudah dan mempermurah untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan pemerintahnya dengan sistem KTP menggunakan kartu artinya pemerintah yang sebelumnya mengeluarkan Rp 10 ribu perlembar untuk kepentingan ini pembuatan KTP, sekarang sudah tidak lagi,” ujar Suripno Sumas usai melaksanakan Sosialisasi Perda di halaman depan rumahnya di Jalan Meratus Banjarmasin, Sabtu (20/5) pagi.
KTP yang berbentuk lembaran tadi tidak digunakan lagi, sehingga akan menguragi subsidi pemerintah dalam pembuatan KTP.” Warga yang hadir dalam pertemuan hari ini mereka sudah mengerti apa yang diinginkan pemrintah terhadap KTP digital tersebut,” jelasnya.
Untuk itu, masyarakat harus mendaftar aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Dinas Kependudukan dan Penca¬tatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin.
Dengan pengembangan inovasi membuat aktivasi IKD melalui KTP Elektronik atau biasa disingkat E-KTP ini dapat memudahkan masyarakat untuk menyimpan KTPnya saat diperlukan hanya melalui handphone sudah bisa memiliki data yang lengkap.
“ Di Kota Banjarmasin ternyata baru 1 persen yang menggunakan KTP Digital, kami berharap penambahan tingkat memiliki KTP digital bisa bertambah,” jelas Suripn Sumas.
Perlu diketahui KTP digital ini sangat diperlukan tanpa memiliki lagi KTP manual, sehingga mudah dibawa dan berkegiatan, apalagi KTP ini bagian nomor pokok pajak dan bagi diluar instansi pemerintah semua sudah terdata karena di KTP digital tersebut sudah dibuat KTP satu keluarga.
Sementara, Kabid Penge¬lolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kota Banjarmasin Fakhriawaty mengatakan untuk antisivasi terhadap pencurian sudah dipersiapkan pengamannya kalau dicuri datanya tidka bisa dibuka, atau bisa dilaporkan ke Disdukcapil untuk memblokirnya.
“Kalau handphonenya di ganti harus dihapuskan datanya terlebih dahulu, kalau kelemahan bukan dari kita,” ujarnya.
Diakuinya, memang di Kota Banjarmasin baru 1 persen saja masyarakat yang menggunakan IKD ini karena handphonenya mash jadul dan keenggananan masyarakat menggunakannya.rds
