JAKARTA – Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai kerja sama Jeera Foundation di lembaga pemasyarakatan (Lapas), yang dikelola anak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Yasonna Laoly, Yamitema Laoly termasuk nepotisme.
“Bisa dibilang itu nepotisme meski ada mekanismenya. Karena tidak menghilangkan unsur konflik kepentingan, apalagi sektornya ada di bawah kewenangan bapaknya,” ujar Kepala Divisi Hukum ICW Lalola Easter kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).
Lalola mengatakan, seharusnya Jeera Foundation yang disebut bagian dari PT Natur Palas Indonesia dan dikelola Yamitema tidak boleh terlibat dalam program kerja di Kemenkum dan HAM, karena Yasonna masih menjabat menteri.
Selain itu, dia juga menyoroti pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, yang menyebut bukan hanya Yamitema atau Jeera Foundation yang melakukan kerja sama dengan Lapas.
“Wakil Menkum dan HAM bilang bukan hanya anaknya Menkum dan HAM yang terlibat. Iya memang betul, tapi lebih baik tidak sama sekali terlibat karena konflik kepentingannya itu tinggi,” tuturnya.
Menurutnya, perlu pengecekan mekanisme penunjukan atau penawaran kerja sama penyedia jasa yang disebut-sebut menggunakan skema pelatihan di Kemenkumham. Pasalnya, konflik kepentingan yang dimiliki Yamitema dan Yasonna makin tinggi jika mekanisme kerja sama tidak membatasi pihak-pihak yang dapat melakukan kerja sama langsung dengan kementerian terkait.
“Konflik kepentingannya makin tinggi. Harusnya ada firewall-nya di situ. Anggaplah ada mekanisme, seleksi, bisa saja secara formal dia memenuhi kualifikasi, akan tetapi bukan itu poinnya. Masalahnya adalah dia anak pejabat,” kata dia.
Ia juga mengatakan, isu monopoli bisnis Lapas sudah lama ada. Akan tetapi, kabar itu baru mengemuka kembali setelah dibicaraka artis yang juga bekas tahanan narkoba Tio Pakusadewo.
Yasonna harus diperiksa dan mundur
Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha berharap, keterlibatan Jeera Foundation milik Yamitema atas seluruh pengadaan barang dan jasa di seluruh tingkatan Kemenkum dan HAM harus diperiksa.
“Jika terbukti ada pengadaan barang dan jasa yang dimenangkan Jeera Foundation, seharusnya segera diusut apakah Yasonna memenuhi unsur pasal 12 i UU Tindak Pidana Korupsi atau tidak,” ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/5).
Adapun bunyi pasal 12i UU Tipikor yang dimaksud adalah:
pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
Praswad juga menyarankan Yasonna mundur dari jabatan menteri meski tidak ada unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan anaknya. Menurut Praswand, keterlibatan bisnis Yamitema sudah melanggar Pasal 1 angka 5, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
“Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara,” ujar Praswand.
Yasonna Membantah
Sebelumnya, Yasonna membantah tuduhan itu. Dia mengatakan Yayasan Jeera memang bekerja sama dengan beberapa lapas untuk memberikan pelatihan, tetapi Yamitema tak terlibat dalam proyek itu.
“Ah, bohong besar itu. Enggak ada. Jadi Jeera itu yayasan yang membina napi, barista, (perajin) kulit, mereka memang ada kerja sama dengan koperasi di tempat dia itu,” kata Yasonna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/5).
Ia pun mengaku heran dengan klaim Tio. Yasonna mengatakan Tio juga pernah ikut dalam program Yayasan Jeera sebagai pelatih. Namun, kata Yasonna, kerja sama Tio dengan Jeera berakhir karena sebuah pelanggaran.
“Tio pernah diminta pelatih, tetapi karena dia melakukan pelanggaran berat, diberhentikan. Bahkan, dia pernah dimasukkan ke straft cell,” ujarnya. web
