AMUNTAI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), menggelar penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), tahun anggaran 2022 di Ruang Rapat Paripurna Lantai II DPRD HSU.
Pj. Bupati HSU Raden Suria Fadliansyah mengatakan, LKPJ tahun anggaran 2022 dipandang sebagai sesuatu yang sangat strategis, karena dapat dijadikan titik pacu, guna melakukan evaluasi terhadap implementasi penyelenggaraan pemerintahan.
Dan pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu 2022, serta hasil evaluasi ini dapat dijadikan pedoman maupun referensi, dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di tahun selanjutnya, katanya.
Ia menambahkan, LKPJ tersebut bersifat laporan atas pelaksanaan tugas yang merupakan wahana untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah agar lebih efisien, efektif, produktif, dan akuntabel.
Pada tahun 2022 dalam hal pengelolaan pendapatan daerah, pemerintah Kabupaten HSU telah berupaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.”Untuk tahun anggaran 2022 kita mampu mencapai target pendapatan, bahkan melebihi dari pagu anggaran pendapatan yang ditargetkan, “ sebutnya.
Secara total pendapatan yang mampu terealisasi sebesar 110,68% yaitu Rp. 1.367.148.662.180,36 (satu triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar seratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh koma tiga puluh enam sen rupiah) dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.235.205.636.163,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh lima miliar dua ratus lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
Sementara pencapaian realisasi belanja selama tahun 2022 mencapai 83,87% yaitu sebesar Rp. 1.221.626.142.905,00,- (satu triliun dua ratus dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima rupiah), dari jumlah belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp. 1.456.539.953.978.00,- (satu triliun empat ratus lima puluh enam miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh delapan rupiah).
Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengelolaan belanja daerah, diantaranya dilakukan dengan prinsip efisiensi kehati hatian dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, jelasnya.{[suf/mb03]}
