
BARABAI – Komisi I DPRD Kalsel bersama bawaslu setempat melakukan pemantauan panwaslu di dua kecamatan, yakni di Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), dan Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu sungai Utara (HSU), terkait kesiapan melakukan pengawasan Pemilu 2024 mendatang.
Dalam pertemuan tersebut, Panwaslu Kecamatan Labuan Amas Utara mengeluhkan sulitnya kondisi georgrafis, yang menjadi salah satu hambatan dalam mengawasi pemilu.
Ketua Panwaslu Kecamatan Labuan Amas Utara Bobby Heryadi mengatakan, di Desa Sungai Buluh harus ditempuh dengan menggunakan alat transportasi air.
“Di Awang Landas tidak bisa dilalui lewat darat, harus kelotok. Itu biayanya seratus ribu sekali jalan,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan harapannya terkait honor panwas kelurahan/desa (PKD) agar dapat disesuaikan dengan beban kerja.
Ketua Bawaslu Kabupaten HST Mailinasari menambahkan, masih ada desa lain yang agak sulit untuk ditempuh.
“Di Desa Pahalatan juga di kecamatan ini dalam hal melakukan pengawasan harus ada alat transportasi khusus, yakni kelotok atau perahu. Ini tingkat geografisnya juga cukup tinggi,” ujarnya.
Terpisah, salah satu pihak Panwaslu Kecamatan Amuntai Selatan juga mempermasalahkan terkait transportasi.
“Kalau bisa kami minta bantuan kendaraan, karena selama ini kami menggunakan kendaraan pribadi,” ucapnya.
Selain itu, para anggota PKD yang turut berhadir juga mengeluhkan terkait honor yang belum diberikan.
Sementara, Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel Azhar Ridhanie SH MH MIP mengatakan, memang diperlukan transportasi air dan darat sebagai penyokong panwaslu kecamatan agar dapat melaksanakan tugas dengan maksimal.
“Seperti tadi di Sungai Buluh, atau panwaslu kecamatan lain yang kemudian kondisi geografisnya harus mengarungi sungai-sungai, atau mendaki gunung dan bukit-bukit, sehingga diperlukan alat trasportasi yang memadai misalnya katakanlah trail. Kalau sungai-sungai atau lautan itu kami memerlukan seperti speed boat atau kapal-kapal yang memudahkan dalam melaksanakan proses pengawasan Pemilu,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IH Sahrujani memastikan, bawaslu provinsi akan menangani permasalahan tersebut.
“Sejauh ini yang kita lihat, kita diskusi dengan bawaslu kecamatan dan kabupaten pada prinsipnya mereka sudah siap untuk dilaksanakannya pemilu, yang akan diselenggarakan pada bulan Februari 2024 tersebut. Tentunya ada kendala-kendala salah satunya alat transportasi ke sungai, dan lain sebagainya, serta juga masalah honor yang hingga saat ini masih belum. Tapi dari bawaslu provinsi akan siap dan secepatnya dibayarkan,” pungkasnya. rds