BANJARBARU – Tingkat rasio kewirausahaan Indonesia hanya sebesar 3,7 persen jika dibanding dengan negara lain seperti Singapura sebesar 8,6 persen dan negara-negara maju dengan rasio kewirausahaan di atas 7 persen.
Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor atau akrab disapa Paman Birin mengatakan pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan tigkat rasio ini dan menargetkan pertumbuhan rasio kewirausahaan pada tahun 2024 sebesar 3,95 persen.
Hal itu disampaikannya dalam sambutan tertulis dibacakan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Husnul Khatimah pada kegiatan Gerakan Kewirausahaan Nasional Festival 2023, di Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial di Banjarbaru, Kamis (9/3).
Paman Birin mengatakan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan nasional dan melakukan percepatan penumbuhan dan rasio kewirausahaan di Indonesia Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Perpres.
“Dalam perpres ini banyak kemudahan, insentif dan pemulihan yang diberikan bagi wirausaha, baik yang sudah memiliki usaha maupun yang baru merintis usaha,” katanya.
Paman Birin menyampaikan para pelaku usaha sudah merasakan kemudahan-kemudahan tersebut, mulai dari pendaftaran perizinan, pembiayaan, bantuan permodalan, keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan lainnya.
Paman Birin pun berharap para wirausaha banua dapat semakin kuat untuk mempertahankan dan meningkatkan usahanya.
“Jangan malu untuk belajar atau bertanya dan terpenting jangan cepat puas dengan apa yang telah dicapai hari ini, tetapi harus terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan, baik hard skill maupun soft skil,” pesan Paman Birin.
Disamping itu, Paman Birin menuturkan sebagai mitra pemerintah, DPD GKN Provinsi Kalimantan Selatan dapat mendorong generasi muda untuk menjadi wirausaha.
Menurut hasil survei kolaborasi, anak muda Indonesia itu lebih memilih menjadi pengusaha, dibandingkan profesi lainnya seperti PNS maupun pegawai swasta.
“Saya kira hal itu dapat menjadi modal utama kita bersama untuk mendorong anak muda banua, berwirausaha serta mendorong para alumni perguruan tinggi untuk menjadi job creation atau pencipta lapangan pekerjaan, bukan lagi pencari kerja,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM RI, Dr Yulius mengatakan peran UMKM dalam mendongkrak perekonomian akan tetapi perlu adanya pembekalan.
“Kita bisa mengangkat UMKM dengan melakukan pelatihan seperti yang dilakukan GKN saat ini, tentu agar SDM dan produk memiliki kualitas yang lebih baik,” katanya.
Ia menambahkan, dengan era digitalisasi saat ini, tentu para UMKM tidak perlu memikirkan perihal lapak atau lokasi, karena dimudahkan dengan adanya beberapa e-commerce akan tetapi dengan kemudahan itu, para pelaku UMKM jangan hanya jadi resseler tapi juga harus bisa menjadi pembuat produk.
“Mari kita terus mendorong para pelaku UMKM dengan melakukan inovasi agar lebih banyak mendapat keuntungan dan pihaknya siap jika harus melakukan pelatihan secara online maupun offline,” katanya. end/adpim/ani
