BANJARMASIN – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Banjarmasin menargetkan tahun 2023 ini, ada 55 hektare kawasan kumuh (slum area) akan dituntaskan.
Hal ini mengacu revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2021-2041 Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021. Secara gradual, tahun 2023 ini ditetapakan berdasar surat keputusan (SK) Walikota Banjarmasin ditetapkan slum area dientaskan mencapai 508 hektare.
“Dari SK Walikota Banjarmasin tahun 2023 ini, untuk menangani kawasan kumuh di Kota Banjarmasin, Disperkim berkolaborasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Diperkim) Provinsi Kalsel untuk menangani kawasan kumuh seluas 508 hektare,” ucap Kepala Disperkim Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya kepada jejakrekam.com, Rabu (8/3).
Chandra menjelaskan, dari 508 hektare kawasan kumuh yang ada di Banjarmasin, sudah ada penanganan yang dilakukan dari kolaborasi antara kedua pemda tersebut.
“Dari kolaborasi pada tahun sebelummya, udah bisa dikurangi kawasan kumuh sebanyak 65 hektare. Kemudian, tahun ini ada 55 hektare lagi yang akan kami benahi, sehingga untuk pembenahan pada tahun selanjutnya tinggal masih 390-an hektare,” beber mantan Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR Kota Banjarmasin ini.
Menurut Chandra, fokus penataan kawasan slum area itu pada dua daerah padat penduduk yakni Kelayan (Banjarmasin Selatan) dan Alalak (Banjarmasin Utara). “Untuk anggaran penataan kawasan kumuh di Banjarmasin telah disuntikkan dari APBD 2023 sebesar Rp 12 miliar,” bebernya.
Dia memastikan pengentasan kawasan kawasan kumuh itu tersebar di hampir merata di seluruh kelurahan yang ada di Kota Banjarmasin. “Tapi untuk tahun ini, fokusnya di kawasan Alalak serta Kelayan. Sebelumnya, tahun 2022 lalu terkonsentrasi di kawasan Mantuil dan Murung Selong,” ujar Chandra.
Ia menambahkan, progress penataan kawasan kumuh ini tinggal menunggu hasil lelang. Sebab, berdasar skedul ditarget rampung pada November 2023.
Selain itu, menurut Chandra, Banjarmasin mendapat bantuan langsung dari Kementerian PUPR dalam program bedah rumah tidak layak huni sebanyak 310 unit.
“Kami juga memprogram Open Defecation Free (ODF) atau program untuk tidak buang air sembarang (jamban sehat) yang akan memakai dana APBD 2023 sebanyak 70 rumah,” tuturnya.
Chandra berharapan, dengan perbaikan infrastruktur kawasan kumuh, bisa meningkat kualitas hidup masyarakat yang tinggal di slum area, khususnya di bantaran sungai.
“Ke depan, tidak ada lagi bertambah kawasan kumuh di Banjarmasin. Untuk itu, kami mengimbau kepada masyarakat yang ingin mendirikan bangunan untuk mengajukan terlebih dahulu izin mendirikan bangunan (IMB) ke DPMPTSP Kota Banjarmasin,” katanya.
Dengan begitu, Chandra menegaskan bisa diketahui apakah bangunan itu tidak masuk jalur (zona) hijau, karena berpotensi menambah kawasan kumuh sehingga bisa diperbaiki kemudian.
Untuk diketahui, ada 20 proyek dengan pagu anggaran terbesar di Disperkim Kota Banjarmasin bersumber pada APBD 2023, dari pekerjaan review dokumen rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) berbiaya Rp 339 juta lebih, pengadaan jalan hingga penangan kawasan kumuh. jjr
