BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov), Roy Rizali Anwar membuka dan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Sharing Anggaran Pemilu/Pilkada Serentak Tahun 2024.
Rakor yang berlangsung di Gedung KH Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Selasa (28/02) dihadiri Komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalsel, aparat keamanan, pemerintah daerah dan SKPD terkait.
Paman Birin dalam sambutan tertulis disampaikan Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar mengingatkan agar penyelanggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 berjalan tepat waktu dan anggaran, salah satunya dengan penyediaan alokasi anggaran secara efisien tanpa mengurangi profesionalisme kerja.
“Dengan menyediakan pendanaan kegiatan bersama antara Pemprov dan kabupaten/kota yang dibebankan kepada APBD masing-masing secara proporsional dan beban kerja masing-masing yang terbuat pelaksanaan diatur dalam Surat Edaran Mendagri,” katanya.
Skema pendanaan dalam aturan ini adalah alokasi dana sebesar 40 persen di APBD 2023 dan alokasi 60 persen di APBD 2024 dari besaran dana hibah yang disepakati.
“Saya mengingatkan, kita harus memperhatikan tahapan pengelolaan dana kegiatan yang secara garis besar meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelapor dan pertangungjawaban,” pesannya.
Dalam kesempatan itu, Sekdaprov mengatakan dalam mendukung pelaksanaan Pilkada nantinya, sebagai komitmen bersama selain pendanaan, juga harus disiapkan dukungan SDM, pendidikan politik data kependudukan dan perkembangan politik.
Surat Edaran Mendagri tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, disampaikan Plt Ketua KPU Provinsi Kalsel, Siswandi.
Poin dalam SE antara lain terkait alokasi anggaran, koordinasi dengan KPU dan Bawaslu, pembahasan usulan anggaran, penyediaan dana hibah, penyesuaian anggaran, pemungutan suara ulang dan efisiensi anggaran.
Dikatakannya, penyelenggaraan Pilkada sebelumnya di Kalsel, dinilai sukses yang ditandai, daerah ini menjadi studi referensi, salah satunya Provinsi Sumatera Selatan.
“Jadi pola pembiayaan Pilkada di Kalimantan Selatan ini menjadi contoh,” ujarnya. sal/adpim/ani
