Mengapa perempuan jarang direkomendasikan untuk menjadi pemimpin? Dan perempuan di anggap tidak memiliki karakter laki-laki seperti pemberani dan kuat yang di anggap sebagai tidak ada potensi untuk menjadi pemimpin.
Padahal perempuan di masa Rasul tampil sebagai sosok yang dinamis, santun dan bermoral. Dalam jaminan Al-Qur’an perempuan bebas berkiprah pada semua bidang kehidupan, tak terkecuali dalam bidang kepemimpinan. Lalu pertanyaannya, kenapa dalam karya-karya pemikiran Islam perempuan tampil sebagai sosok yang apatis, rapuh dan terkurung?
Menjelang pemilihan presiden Juli 2004 lalu, Ada pendapat yang muncul tentang presiden perempuan. Sejumlah kyai sepuh NU mengeluarkan pendapat tentang haramnya memilih perempuan sebagai presiden. Pendapat bagi sebagian kalangan ditunjukkan untuk menahan laju Megawati Soekarnoputri untuk maju kembali duduk sebagai presiden RI untuk kedua kalinya.
Lalu Bagaimana Pandangan Tentang Pemimpin Perempuan Menurut Islam?
Umumnya, ulama menyepakati setidaknya ada tujuh syarat yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki untuk menjadi pemimpin, yaitu bersikap adil, memiliki ilmu yang memungkinkan untuk melakukan ijtihad, sehat jasmani, tidak cacat tubuh, mampu mengatur, gagah berani dan berasal dari keturunan suku Quraisy.
Umat Islam mestinya menyadari bahwa Al- Qur’an adalah suatu teks yang harus dibaca secara kontekstual, itu jangan memahami konteks historis dan politis di mana Al- Qur’an diturunkan. Membaca Al- Qur’an secara kontekstual bisa membawa kita pada penghayatan terhadap pesan-pesan moral yang bersifat universal, seperti keadilan, kesamaan hak, penghormatan terhadap kemanusiaan, cinta kasih dan kebebasan.
Benang merah inilah yang sesungguhnya harus dipahami saat membaca dan menafsirkan ayat-ayat yang berbicara tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam semua bidang kehidupan, termasuk dalam bidang politik.
Sebagaimana tercermin dalam perdebatan dan diskusi diskusi Kongres Umat Islam Indonesia ke-2 tentang kepemimpinan perempuan, perbincangan tentang hak-hak politik perempuan setidaknya dapat menimbulkan perdebatan.
Pertama, pandangan yang mengatakan bahwa Islam tidak mengakui hak-hak politik bagi perempuan. Kedua, pandangan yang menyatakan Islam mengakui hak-hak politik perempuan sama dengan yang diberikan kepada laki-laki. Kelompok ini menegaskan bahwa Islam menetapkan dan mengakui hak-hak politik bagi perempuan, termasuk hak menjadi pemimpin negara.
Ada 2 alasan yang menunjukkan bahwa perempuan boleh menjadi seorang pemimpin
Kesatu, Al-Qur’an juga mengajak manusia (laki-laki dan perempuan) agar bermusyawarah (Q.S. Asy-Syura, 42:38), Syura (musyawarah) menurut Al-Qur’an, mestinya dijadikan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama, termasuk kehidupan politik. Allah SWT., Memuji orang-orang yang senang melakukan musyawarah. Karena itulah, ayat ini dijadikan dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak politik bagi setiap laki-laki dan perempuan.
Kedua, dalam Q.S. An-Naml ayat: 23 dijelaskan tentang kepemimpinan Ratu Balqis yang memimpin kerajaan Saba’ (Yaman) pada masa Nabi Sulaiman AS yang merupakan salah satu contoh bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk mengambil peran menjadi seorang pemimpin dalam sebuah komunitas publik.
Ratu Balqis menjadi bukti bahwa Al-Qur’an Surah An-Naml: 29-33 menceritakan role model pemimpin perempuan yang memiliki jiwa kepemimpinan yang demokratis, arif, bijaksana dan memiliki kemampuan intelektual dalam mempertimbangkan kebijakan negara yang didasarkan atas kemaslahatan rakyatnya. Sesuai dengan prinsip yang selalu digaungkan dalam Islam, yaitu “tasharruf al-imam ‘ala ar-ra’iyyah manuthun bi al-maslahah” (kebijakan pemimpin harus didasarkan atas kemaslahatan rakyat).
Hal lain yang patut diperhatikan adalah bahwa selain menekankan aspek ibadah, yakni hubungan manusia dengan Tuhan, Islam juga memberi penekanan yang kuat pada aspek muamalat, yakni hubungan antar umat manusia. Sayangnya, justru pada aspek yang terakhir inilah, pada kebanyakan masyarakat muslim, perempuan kerap diperlakukan tidak adil. Atas nama agama, hak-hak ekonomi dan politik mereka dihukum. Penyebabnya, adalah sering mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu yang sering tidak disadari.
Nah, dapat disimpulkan bahwa tidak satupun ketentuan agama yang bisa dipahami sebagai larangan bagi keterlibatan perempuan dalam bidang politik, atau yang membatasi bidang tersebut hanya untuk kaum laki-laki. Sebaliknya, cukup banyak ayat dan hadis yang bisa dijadikan dasar pemahaman untuk menetapkan adanya hak-hak politik perempuan.
Semangat, karena perempuan dan laki-laki tetap bisa menjadi seorang pemimpin ^_^
