BANJARMASIN – Kota Banjarmasin menjadi salah satu kota yang mendapatkan bantuan dana hibah dari program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP).
Program yang dihibahkan oleh World Bank akan digarap oleh Dirjen Sumberdaya Air dan Kementerian PUPR serta Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina mengatakan, program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) rencananya dilakukan pada Sungai Veteran.
“Jadi itu merupakan program jangka panjang. Karena dilaksanakan selama 5 tahun, yang akan dimulai tahun 2023 hingga 2027,” ujar Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, belum lama tadi.
Menurutnya, dananya yang bersumber dari World Bank setelah penandatanganan MoU sebesar 400 juta dolar AS atau sekitar Rp 6 triliun.
Namun, dana sebesar Rp 6 triliun itu, tidak hanya untuk Kota Banjarmasin, melainkan dibagi ke enam Kota di Indonesia yang masuk dalam program tersebut. Enam kota itu adalah Bima (NTB), Manado ( Sulawesi Utara), Medan (Sumatera Utara), Medan, Semarang (Jawa Tengah) dan Panajam Paser Utara (Kalimantan Timur) dan kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan).
“Kalau di bagi enam ya masing-masing dapat sekitar Rp 1 triliun,” ungkapnya.
Ibnu menjelaskan, anggaran sebesar Rp 1 triliun tersebut digunakan untuk penataan kawasan sungai di antaranya Sungai Veteran dan sungai lainnya sebagai upaya pencegahan banjir.
“Implementasi Rp 1 triliun itu bukan hanya untuk Sungai Veteran saja. Tetapi juga untuk skema jangka panjang pembenahan sungai lainnya, seperti Sungai Guring, Sungai Pengambangan dan juga proses penanganan banjir yang kemarin,” jelasnya.
Ia berharap program ini bisa dikawal bersama-sama. Jangan sampai ada anggapan bahwa anggaran Rp 1 triliun itu hanya untuk penanganan Sungai Veteran.
Sementara, anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Hendra berharap, pemko segera bersiap untuk melaksanakan program tersebut dengan melakukan persiapan lahan.
“Soalnya pusat baru akan menurunkan programnya apabila lahan sudah clean and clear,” ungkapnya.
Menurutnya program ini sangat dibutuhkan Kota Banjarmasin karena bertujuan untuk penanggulangan banjir.
“Jangan sampai program NUFReP ini justru tidak sesuai dengan peruntukannya. Program yang harusnya jangka panjang untuk penanggulangan banjir, justru nanti menimbulkan masalah-masalah baru,” ujarnya.
Hendra pun menghendaki agar Dinas PUPR segera berkoordinasi dengan pihak terkait. Baik dengan Balai Sungai, Kementerian PUPR, termasuk dengan Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, agar program tersebut bisa mulai tahun 2023 ini dan selesai pada 2027 nanti. via
