JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengungkapkan ada sejumlah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menyatakan hasil verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2024 tanpa mengecek langsung ke lapangan.
Anggota Bawaslu Puadi mengatakan hal itu dilakukan oleh KPU Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.
“KPU Kotabaru, Kalimantan Selatan tidak melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai politik, berdasarkan pengawasan Bawaslu kabupaten terhadap sampel verifikasi faktual, tetapi menyatakan status pada hasil akhir,” kata Puadi dalam jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (5/1), kepada cnnindonesia.com.
Puadi menyebut, temuan itu telah disidangkan. Bawaslu menjatuhkan sanksi berupa teguran kepada KPU Kabupaten Kotabaru.
Ada pula temuan KPU tak terjun ke lapangan saat verifikasi faktual, tetapi mengundang partai politik. Hal itu dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam dan KPU Kabupaten Pasaman.
Puadi menyebut ada empat temuan dan satu laporan terkait pelanggaran administrasi selama verifikasi faktual. Bawaslu telah menyidangkan kasus-kasus itu dan menjatuhkan sanksi ke KPU.
Bawaslu juga menemukan 75 temuan dugaan pelanggaran dalam proses verifikasi administrasi partai politik. Pelanggaran-pelanggaran itu terjadi di 13 provinsi.
“Terkait dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU kabupaten/kota berupa klarifikasi keanggotaan parpol yang dilakukan melalui video call, ada 75 temuan,” ujar Puadi.
Bawaslu telah menggelar sidang untuk temuan-temuan itu. Sebanyak 11 temuan dihentikan melalui ptusan pendahuluan.
Adapun 64 temuan lainnya dinyatakan sebagai pelanggaran. Bawaslu memberi sanksi KPU berupa teguran. web
