BANJARMASIN – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Sulaimansyah menyebutkan belanja negara di Provinsi Kalimantan Selatan hingga 30 November 2022 mencapai Rp26,847 triliun atau 90,44 persen dari pagu.
“Kami optimis hingga Desember 2022, belanja negara yang bersumber dari APBN di Kalsel bisa mencapai 95 hingga 96 persen,” ujarnya pada media briefing realisasi APBN di Kalsel, di Banjarmasin, Kamis (22/12).
Sulaimansyah mengingatkan bahwa tanggal 23 Desember 2022 merupakan hari terakhir bagi satuan kerja (satker) kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk melakukan pencairan dana yang bersumber dari APBN di Kalsel.
Kalau melihat realisasi belanja negara tahun 2022 ini, kata Sulaimansyah, ternyata lebih tinggi sekitar 14,12 persen dari periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, penyerapan belanja APBD lingkup Kalimantan Selatan sampai 30 November 2022 telah mencapai 67,63 persen atau Rp21,105 triliun dari total pagu Rp31,206 triliun dan diproyeksi hingga akhir Desember mencapai 90 hingga 95 persen.
Sulaimanyah menyebutkan untuk Belanja Pemerintah Pusat tercatat realisasi sebesar Rp6,780 triliun atau 80,82 persen dari pagu artinya turun 12,51 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2021.
Untuk penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kalimantan Selatan sampai dengan 30 November 2022 tercatat sebesar Rp20,066 triliun atau 94,23 persen dari pagu dan hingga akhir Desember diproyeksikan mencapai 99,86 persen.
Realisasi APBN menurut jenis belanja meliputi belanja pegawai untuk peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai agenda reformasi pemerintah, realisasinya sudah mencapai 88,99 persen dari pagu Rp3,6 trilyun.
Untuk jenis belanja barang diarahkan untuk pelayanan dasar pemerintah yang semakin baik, terealisasi mencapai 78,84 persen dari pagu Rp2,99 trilyun.
Untuk belanja modal diarahkan untuk pembangunan dan
pemeliharaan infrastuktur dasar kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, terealisasi mencapai 67,64 persen dari pagu Rp1,8 trilyun.
Sedangkan untuk belanja bantuan sosial diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, terealisasi mencapai 100 persen dari pagu sebesar Rp11,51 Milyar.
Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat lapis bawah akibat inflasi yang bergerak naik, pemerintah sampai akhir November 2022 masih memberikan bantuan dalam berbagai bentuk di Kalimantan Selatan antara lain BLT BBM sebesar Rp56,30 miliar kepada
187.681 penerima.
Kemudian, biaya langsung tunai (BLT) Dana Desa Rp528,59 miliar untuk 159.714 KPM, BLT Minyak Goreng besar Rp51,51 miliar untuk 171.705 penerima dan Biaya subsidi upah (BSU) sebesar Rp130,04 miliar untuk 216.727 penerima.
Sedangkan untuk bantuan sosial yang berasal dari dana dukungan Pemda 2 persen DTU telah direalisasikan sebesar Rp46,93 milyar dari alokasi dana sebesar Rp161,98 milyar.
Khusus untuk bantuan sosial yang berasal dari 2 persen DTU, pemda yang mempuyai realisasi dengan nilai rupiah tertinggi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan realisasi sebesar Rp12,83 miliar.
Sedangkan pemda yang belum ada realisasi adalah Pemkab
HST, Pemkab Tanah Laut dan Pemkot Banjarmasin. Sedangkan pemda yang mempunyai realisasi tercepat adalah Pemkab HSU dengan realisasi mencapai 100 persen atau dengan nilai sebesar Rp5,9 miliar. ani/mb06
