BANJARMASIN – Berdasarkan hasil evaluasi realisasi penyerapan dan penggunaan anggaran tahun 2022 di lingkungan Pemko Banjarmasin, terungkap 10 SKPD mendapat raport merah. Pasalnya, penyerapan dan penggunaan anggarannya di bawah 50 persen.
“SKPD tersebut di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan. Penyerapannya hanya sekitar 40 persen, dan beberapa dinas yang memiliki penyerapan fisik rendah atau di bawah 50 persen,” ujar Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina, usai evaluasi penyerapan anggaran tahun 2022, di aula Kayuh Baimbai, Senin (5/12).
Menurutnya, berbeda dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin. Meskipun, persentase penyerapan anggaran baru sekitar 40 persen, namun pelaksanaan kegiatan fisiknya sudah berjalan 68 persen.
“Meski demikian, kami tetap juga awasi penyelesaian jembatan Sulawesi dan Gedung DPRD Kota Banjarmasin meskipun multiyear,” katanya.
Kepada SKPD yang masuk dalam raport merah tersebut, Ibnu meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarmasin untuk langsung mengawasi laporan setiap harinya dalam sepekan ini, agar realisasi pelaksanaan kegiatan bisa terkejar dan target fisik bisa tercapai.
“Saya minta kepada sekdako agar selalu mengawasi, paling tidak per hari dalam satu pekan ini,” katanya.
Diungkapkan Ibnu, realisasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran terdapat pada lima Kecamatan di Kota Banjarmasin, yang semuanya sudah mencapai di atas 80 persen.
“Tertinggi penyerapannya yakni seluruh kecamatan. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga sudah di atas 80 persen,” jelas walikota.
Ketua DPRD Soroti Realisasi Pembangunan
KETUA DPRD Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan H Harry Wijaya menyoroti realisasi pembangunan memasuki akhir tahun 2022 ini, khususnya infrastruktur pembangunan jalan, jembatan dan drainase serta trotoarnya yang belum selesai.
Pasalnya, kata Harry, waktu sudah cukup sempit, sementara masih banyak proses pembangunan fisik yang dilaksanakan pemerintah kota belum selesai, seperti Jembatan Antasan Kecil Timur (AKT) 2, dan beberapa pembangunan trotoar jalan dan drainase di Kampung Melayu dan jalan depan pasar Kuripan.
Pembangunan pengaspalan jalan, juga terlihat masih dilaksanakan. Dia pun meminta agar pemerintah kota dapat memanfaatkan waktu yang tersisa untuk merealisasikan seluruh kegiatan tersebut, tidak sampai molor ke tahun depan.
“Ini, supaya realisasi kegiatan dan pembangunan bisa terlaksana dengan optimal, mendekati atau malah mencapai seratus persen selesai,” ujar Harry di Banjarmasin, Selasa (6/12).
Ia berharap, pemerintah kota melalui seluruh dinas atau SKPD, bekerja lebih giat lagi agar capaian target terpenuhi.
“Karena anggaran semakin tahun semakin berkurang, karena itu manfaatkan dan realisasikan kegiatan sebaik mungkin,” tuturnya.
Ia minta seluruh kegiatan yang sudah ditenderkan, harus dikerjakan sesuai target. Namun, Harry mengingatkan, harus tetap memenuhi kewajiban pelaporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Ini sering disampaikan dalam rangka memudahkan dalam penilaian dan pertanggungjawaban anggaran,” ujarnya.
Tentunya, tambah Harry Wijaya, pemerintah kota ingin mendapatkan penilaian yang baik. Dan seluruh kegiatan terutama pembangunan dapat terealisasi sesuai target yang ditentukan.
“Hasil dari pembangunan itu dapat dirasakan masyarakat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya,” kata dia. via /ant
