BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penanggulangan Kemiskinan DPRD Kota Banjarmasin berharap, penyeleksian data miskin di kota ini betul-betul akurat agar bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran.
Ketua pansus H Sukhorowardi mengatakan, SKPD terkait terus menyeleksi dan menyaring kembali data warga miskin di kota ini. “Hal itu karena masih ada saja laporan adanya tumpang tindih data, sehingga bantuan sosial tidak merata,” katanya usai rapat pansus, Senin (21/11).
Menurut politisi Golkar yang akrab disapa Sukhro ini, masih perlu singkronisasi data dengan dinas terkait lainnya, selain dinas sosial dan Barenlitbangda. Seperti dinas pendidikan atau dinas kesehatan dimana bantuan pemerintah juga diberikan dalam bentuk program pada dinas tersebut.
“Yang kita perlukan adalah data yang betul-betul akurat, sesuai dengan syarat bahwa dia masuk kategori yang layak dapat bantuan atau tidak,” katanya.
Sukhro juga menjelaskan, saat ini bantuan sosial dapat lebih ditingkatkan untuk menunjang pendidikan dan kesehatan. “Bisa jadi bantuan bidang pendidikan lebih banyak. Setelah terjadinya pandemi Covid-19, banyak kepala keluarga yang kena PHK, sehingga bantuan pendidikan juga harus diperhatikan,” jelasnya.
Demikian juga dengan bantuan kesehatan dan bantuan sosial masyarakat. “Yang jelas kami ingin bantuan sosial tepat sasaran sesuai dengan kategorinya apakah layak atau tidak yang mengacu pada ketentuan pemerintah,” tuturnya.
Menurut Sukhro, langkah penanggulangan kemiskinan yang tepat bagi masyarakat, tidak harus dengan memberikan bantuan atau subsidi. Masyarakatnya lah, lanjut dia, yang harus diberdayakan sesuai dengan kemampuannya agar bisa produktif dan tak tergantung lagi dengan bantuan pemerintah.
“Seperti contohnya, dia itu miskin karena tidak ada pekerjaan, maka bantulah dengan memberikan pelatihan kerja sehingga memiliki usaha,” tukasnya. via
