BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan terus mendorong perluasan transaksi keuangan pemerintah daerah secara elektronik atau digitalisasi di daerah dari sistem tunai menjadi non tunai berbasis data digital atau yang disebut sebagai Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETDP).
Hal itu diutarakan Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor atau Paman Birin saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) wilayah Kalimantan Selatan, di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kamis (17/11) pagi.
Acara yang digelar Bank Indonesia Kalsel tersebut antara lain dihadiri Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalsel, Imam Subarkah, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalsel, Sulaimansyah.
Walikota/Bupati dari 13 Kota/Kabupaten se-Kalsel atau yang mewakili, Perwakilan TP2DD, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Hj Raudatul Jannah serta pejabat SKPD lingkup Pemprov Kalsel.
Paman Birin menyebutkan saat ini pemerintah sangat serius dalam menjalankan program pemulihan ekonomi dengan menyusun lima program yakni membangun sumber daya manusia (SDM), termasuk percepatan perluasan akses peningkatan infrastruktur elektroniksasi.
“Pemprov Kalsel sangat mengapresiasi dan mendukung perluasan transaksi keuangan digitalisasi di Kalsel dan dibentuknya TP2DD ini,” terang Paman Birin.
Tak itu saja, Paman Birin juga berharap forum ini diharapkan bisa menjadi sarana bertukar informasi dan pengalaman.
Kepala Perwakilan BI Kalsel, Imam Subarkah menyebutkan pembentukan TP2DD merupakan komitmen Pemerintah Pusat melalui penerbitan Keppres No 3 tahun 2021, tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Permendagri No 56 tahun 2021 tentang TP2DD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Sebagai tindak lanjut dari arahan itu, sejak 2021 telah terbentuk 14 TP2DD di Kalsel, sebagai forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan dalam mendorong inovasi dan memperluas pelaksanaan ETPD.
Berdasarkan hasil penilaian pada aplikasi Sistem Informasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (SIP2DD), pada posisi semester I tahun 2022, Indeks ETPD di Provinsi Kalsel terdapat lima Pemda yang tergolong dalam kategori digital yakni Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Tanah Bumbu (Tanbu), Hulu Sungai Utara (HSU) dan Kabupaten Tanah Laut (Tala).
Beberapa transaksi pendapatan yang telah mengimplementasikan kanal pembayaran digital adalah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dapat dibayar menggunakan QRIS, e-commerce, Electronic Data Capture (EDC), teller bank. adp
