JAKARTA – Pemerintah menetapkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok 2023-2024 sebesar 10 persen. Keputusan kenaikan cukai ini memicu penolakan dari sejumlah pihak, termasuk konsumen yang tergabung dalam Pakta Konsumen.
Bagi Pakta Konsumen, kebijakan kenaikan CHT seharusnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan di industri hasil tembakau (IHT), termasuk konsumen.
Ketua Advokasi Pakta Konsumen Ary Fatanen menekankan bahwa konsumen sebagai end user selama ini menanggung cukai yang harus dibayarkan saat membeli rokok.
Kontribusi perokok pada penerimaan sudah jelas. Kenaikan cukai akan mempengaruhi pola konsumsi konsumen yang mencari produk tembakau dengan harga lebih terjangkau akibat penurunan daya beli.
“Kenaikan cukai rokok yang sangat tinggi tidak serta merta menjamin penurunan prevalensi perokok. Perokok bisa saja memilih rokok ilegal yang tidak bayar cukai. Jadi malah tidak efektif,” ujar Ary dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Tak hanya itu, kenaikan cukai, terutama kenaikan yang eksesif, akan menambah polemik baru di ekosistem industri hasil tembakau. Hal ini juga akan berdampak pada pedagang, seperti penurunan omzet yang sebagian besarnya berasal dari penjualan rokok.
Ary menjelaskan, dampak ini berasal dari pola konsumsi konsumen yang berubah karena kenaikan cukai. Ary menilai kenaikan cukai 10 persen masih terlalu tinggi karena angka ini berada di atas angka inflasi yang pada Oktober berada di angka 5,71 persen (yoy).
Terkait kebijakan CHT 2023-2024, Pakta Konsumen menegaskan perlu adanya hak partisipatif antara pemerinth dengan konsumen selaku end user IHT.
Ary mengatakan bahwa pemerintah perlu meminimalisir efek domino yang terjadi dalam ekosistem IHT agar keseimbangan kepentingan dapat terpenuhi. lp6/mb06
