BANJARMASIN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan minta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bisa meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023.
Di antaranya, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata dan PTSP terkait anggaran supaya mereka lebih transparan apa saja anggaran yang belum terakomodir.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel Imam Suprastowo mengatakan Komisi II ini adalah Komisi penghasil tapi anggarannya hanya 5,4 persen dari total APBD dan ini yang benar-benar di perjuangkan dengan ditingkatkan anggaran mereka diharap UPT-UPT bisa meningkatkan PAD-nya.
“Semoga kedepan SKPD-SKPD itu lebih greget dalam menyampaikan keperluan mereka di SKPDnya, kita sering komunikasi dengan Sekda dan Bappeda dimana Kepala SKPD tidak ada ekspos ini yang menjadi keprihatinan kita,”ujar Imam usai melakukan rapat kerja dengan Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata dan PTSP di gedung rumah banjar di Banjarmasin, Selasa (8/11) sore.
Anggaran rendah keberanian dari Kepala SKPD juga belum ada. Apalagi sekarang SKPD di bidang pangan dipertahankan penambahan itu jangan dikurangi karena banyak celah-celah yang belum tergali dengan baik.
Tadi di Dinas Kehutanan untuk Tahura tahun 2022 diprediksi PAD Rp 3,8 miliar, sedangkan tahun 2023 ditargetkan PAD Rp 5 miliar. “Seperti ini kita harapkan karena pendapatan ini untuk membangun kembali dibidang-bidanglain, karena kita punya anggaran dari kementerian bagi hasil yang belum tersalurkan cukup besar dan ini bisa dimanfaatkan dengan baik SKPD-SKPD,” jelasnya.
Diketahui 2023 sudah diworning semuanya akan ada resesi, makanya penekanan Komisi II DPRD Kalsel terutama bidang pangan baik itu Tanaman Pangan Horti,Perkebunan dan Peternakan, Kelautan dan Perikanan harus bisa diakomodir anggarannya.
Nanti yang akan diundang pada saat rapat dengan TPAD dan Banggar adalah Kepala SKPD-nya, jadi ini rapat yang terakhir tahun 2022. Hasil rapat ditargetkan masuk ke Bappeda seperti Dinas Tanaman Pangan Horti mereka lebih banyak kepada bibit dan pupuk, sedangkan Dinas Kehutanan peningkatan untuk Tahuran sekitar Rp 5 miliar. rds
,
