RANTAU,- Bupati Tapin HM Arifin Arpan MM bersama Forkopimda Tapin saat menghadiri rapat koordinasi secara virtual terkait penanganan inflasi bersama menteri dalam negeri H Muhammad Tito Karnavian yang digelar secara virtual, bertempat di aula Tamasa Kantor Setda Tapin, kemarin.
Rapat koordinasi turut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Tapin Adi Fakhrudin SH MH, Waka Polres Tapin Kompol Winda Adiningrum seta pimpinan SOPD dilingkungan Pemkab.Tapin.
Seperti yang diutarakan Bupati, rapat koordinasi bersama menteri dalam negeri, menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam rangka penanganan inflasi di daerah.
Untuk diketahui dalam penanganan Inflasi di kabupaten Tapin, kita sudah menganggarkan dana APBD sebesar Rp.9,6 milyar yang akan dialokasikan untuk beberapa SOPD.
“Rp3 milyar untuk batuan sosial, Rp5,8 milyar untuk penciptaan lapangan kerja, Rp125 juta untuk subsidi transportasi dan Rp621 juta untuk perlindungan sosial lainnya,” ungkapnya.
Dalam penanganan inflasi juga digelar operasi pasar, program pangan bersubsidi kepada masyarakat tertentu. Dan terbaru, Pemkab.Tapin telah menjalin kerjasama dengan kota Palangkaraya untuk program ketahanan pangan.
Dalam memberdayakan para pengrajin dan pelaku UKM, Pemkab.Tapin selalu memesan hasil – hasil produk yang dihasilkan. Salah satunya seperti kain sasirangan yang banyak dibeli untuk keperluan ASN, paparnya.
Seperti yang diutarakan Bupati, dalam penanganan inflasi, tiga produk hukum telah dikeluarkan untuk membantu masyarakat yang terdampak yakni Peraturan Menkeu RI No.134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak Inflasi TA 2022, Kepmendesa No.97 tahun 2022 tentang pengendalian Inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa dan surat edaran Mendagri No.500/4825/sj tantang penggunaan belanja tak terduga dalam rangka pengendalian Inflasi di daerah.
Tiga produk hukum diatas dapat digunakan pemerintahan daerah untuk menjaga daya beli masyarakat terdampak inflasi, termasuk landasan hukum untuk menggunakan 2% dana transfer umum bagi penambahan belanja perlindungan sosial, paparnya.{[her/mb03]}
