BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor atau akrab disapa Paman Birin meminta harga daging sapi di Kalsel bisa dikendalikan.
Diketahui, kenaikan harga dalam rangka pengendalian inflasi daging ruminansia terutama akibat tingginya harga daging sapi di Kalimantan Selatan, ditambah dengan stok atau suplai sapi yang kurang ke Kalimantan Selatan akibat beberapa faktor.
Diantaranya imbas dari adanya wabah Penyakit mulut dan kuku (PMK) di Indonesia sehingga regulasi tingkat nasional dalam pelaksanaan lalulintas hewan dan produk hewan dalam rangka penanggulangan wabah PMK mengalami pengetatan dan penambahan biaya dalam pembelian sapi dari luar provinsi Kalimantan Selatan. Termasuk biaya uji laboratorium PMK dan PMHS lainnya, proses karantina hewan dan lain-lain yang dibebankan kepada pengusaha yang memasukan sapi.
Kenaikan juga disebabkan adanya peningkatan harga bahan bakar minyak (BBM) yang secara keseluruhan meningkatkan harga sapi dari luar daerah Kalimantan selatan.
Mengatasi kondisi itu, Paman Birin meminta jajaran Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) setempat agar berkoordinasi dengan stakehorder terkait untuk mengambil langkah cepat dan tepat untuk kendalikan inflasi daging sapi tersebut.
Hal itu disampaikan Paman Birin pada kegiatan turun ke desa (Turdes) dalam rangka pengendalian Inflasi di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) sekaligus menyerahkan bantuan dukungan Program Siska Ku Intip pada Kamis (3/11) malam.
Mendapat arahan tersebut langsung ditindakkanjuti oleh Disbunnak berkoordinasi dengan berbagai pihak.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel, drh Hj Suparmi mengungkapkan pihaknya gerak cepat melakukan koordinasi dengan berbagai lintas instansi.
Mulai Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Buloq Kalimantan Selatan, jajaran UPT Kementerian Pertanian (Kepala Balai Veteriner Banjarbar dan Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Banjarmasin) serta dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota di Banjarmasin, Banjar dan Tanah Laut.
Tak itu saja, Suparmi menyebut pihaknya juga berkoordinasi langsung dengan rumah potong hewan (RPH) di Banjarmasin dan Kabupaten Banjar.
Termasuk juga, kata Suparmi, pihaknya melakukan koordinasi dengan Dr Wahyu Darsono, SPt, Msi (Siska Supporting Program) serta pelaku usaha peternakan sapi potong dengan melaksanakan langkah-langkah strategis.
“Alhamdulilah. Begitu ada arahan dari Bapak Gubernur Paman Birin, kita langsung melakukan koordinasi dan menetapkan langkah strategis,” kata Suparmi.
Langkah-langkah tersebut, lanjutnya, antara lain di sektor hilir telah diterbitkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 52/01664/PK2P/Eko Tanggal 30 September 2022 tentang Pengendalian Lalultas Hewan Rentan penyakit Mulut dan Kuku dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku berbasis Kewilayahan untuk meningkatkan suplai daging di Kalimantan Selatan.
Kemudian, membebaskan biaya uji pemeriksaan laboratorium PMK terhadap sapi-sapi yang masuk ke Kalsel berkoordinasi dengan Balai Veteriner Banjarbaru.
Disamping itu juga Disbunnak mendukung pasar murah daging sapi bekerjasama dengan PT SISKA, termasuk juga meningkatkan partisipasi kegiatan pasar murah daging sapi/kerbau bekerjasama dengan Bulog dan PT SISKA.
“Kami juga berkoordinasi dengan Bulog Kalimantan Selatan dan pelaku usaha sapi lainnya untuk meningkatkan pemasukan daging sapi /kerbau beku ke Kalimantan Selatan, termasuk dengan PT SISKA untuk meningkatkan pemotongan sapi siap potong yang ada memenuhi pasokan daging sapi beku di Kalimantan Selatan,” terang Suparmi.
Sedangkan dari sektor hulu, Suparmi menjelaskan Disbunnak Kalsel terus mendorong peningkatan populasi dan produksi ternak sapi potong melalui Program Sapi dan Kerbau Komuditas Andalan Negeri (Sikomandan) yang setiap tahunnya dapat menghasilkan anak sapi/pedet rata-rata 27.000 ekor.
Sementara untuk tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober ini telah lahir pedet sebanyak 23.593 ekor atau 107 persen dari target 22.090 ekor.
Selain itu juga penurunan target dan realisasi ini sebagai akibat dari adanya Penyakit Mulut dan Kuku di Indonesia termasuk di Kalimantan Selatan dan saat ini kasus PMK di Kalsel sudah menuju Zona Putih.
Semoga kedepan target dan realisasi program Sikomandan dapat meningkat kembali guna mendukung penyediaan bakalan sapi potong untuk program Sistem Integrasi Kelapa Sawit Sapi Potong Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma (Siska Ku Intip) di Kalimantan Selatan.
“Berbagai langkah dan upaya itu, sejak beberapa hari terakhir ini harga daging sapi di Kalsel tidak yang tertinggi di Indonesia,” ungkap Suparmi. ril/adpim/ani
