BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) di ruang H Maksid, Kantor Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Jum’at (21/10). FGD ini mengangkat tema Strategi Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah.
Turut hadir Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel, H Nurul Fajar Desira, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Hj Siti Nuriyani, Kepala Bappeda, Ariadi Noor, Kepala Dinas PMD H Faried Fakhmansyah, Kepala BPS Kalsel, Yos Rusdiansyah.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Hj Raudatul Jannah mengatakan FGD ini bertujuan menghimpun masukan dari stakeholders terkait petunjuk penggunaan belanja tidak terduga dalam pengendalian inflasi.
Menurut Raudatul Jannah, rancangan Pergub ini merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas harga pangan.
Rapergub ini mengatur tentang bagaimana mensubsidi harga yang ada pada distributor sehingga harga di pasaran tidak meningkat.
“Misalnya harga di distributor naik Rp1.000, maka kami mensubsidi itu, jadi harga di masyarakat tidak naik,” katanya.
Istri Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor ini juga mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan untuk penyempurnaan Rapergub tentang petunjuk pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.
Dia berharap Rapergub ini nanti menjadi pedoman untuk Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk mengeluarkan Perbup maupun Perwali dalam pengendalian inflasi.
“Kita berharap hal itu juga dikuti pemda se-Kalimantan Selatan dalam mengeluarkan Perbup dan Perwali, ini merupakan sinergi penanganan inflasi agar kompak semuanya,” katanya.
Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel, H Nurul Fajar Desira mengatakan Raperda ini merupakan pedoman bagi bagi SKPD dalam melaksanakan Belanja Tidak Terduga (BTT). syh/adpim/ani
