JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penggunaan kendaraan listrik sebanyak dua juta kendaraan pada 2025. Untuk mengakselerasi hal tersebut, diperlukan kebijakan-kebijakan insentif kepada masyarakat agar mereka mau beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik.
“Harus dengan insentif. Artinya ada pengurangan pajak atau insentif-insentif lain, (seperti) bisa lebih bebas ganjil-genap. Jadi mendorongnya dengan kebijakan-kebijakan. Tidak bisa hanya bilang `ayo dong sadar lingkungan’. Menurut saya itu tidak cukup,” kata Staf Khusus Presiden, Diaz Hendropriyono seusai diskusi B20 bertajuk “Ready to eMove” di Jakarta.
Diaz menjelaskan, kegiatan yang menjadi rangkaian kegiatan B20 Indonesia 2022 itu diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden terkait target penggunaan dua juta kendaraan listrik pada 2025 mendatang.
Menurut dia, di Indonesia, lebih banyak orang yang memiliki sepeda motor daripada mobil. Untuk perusahaan motor listrik sendiri saat ini sudah ada 35 perusahaan yang mampu memproduksi satu juta unit per tahun.
“Dibanding mobil, baru ada tiga perusahaan produsen mobil listrik dengan kapasitasnya baru sekitar 14 ribu unit per tahun. Dari segi harga, motor listrik itu lebih murah. Lebih terjangkau daripada mobil listrik,” kata dia.
Melihat data tersebut, Diaz mengatakan, transisi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik dapat lebih cepat apabila berfokus pada motor.
Dia juga hendak mempromosikan hal itu kepada perusahaan-perusahaan transportasi dan ekspedisi agar target tersebut dapat lekas tercapai. Menurut dia, sudah ada perusahaan transportasi dan ekspedisi yang berkomitmen membantu pencapaian target tersebut.
“Dengan bantuan dari perusahaan-perusahaan transportasi dan ekspedisi kita bisa lebih cepat mencapai target yang dietapkan okeh Bapak Presiden,” jelas dia.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai, upaya pemfokusan migrasi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik pada motor bisa menjadi game changer.
Menurut dia, saat ini ada sekitar 133 juta pengguna motor di Indonesia. Apabila migrasi dilakukan terhadap setengah jumlah kendaraan motor, sudah pasti akan menurunkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan anggarannya dapat dialihkan untuk membangun bangsa.
“Motor adalah satu jumlah pengguna yang banyak, 133 juta. Jadi ini bisa dikatakan game changer. Tidak usah 133 juta, begitu separuhnya saja, itu akan terjadi penurunan subsidi,” kata Budi. rep/mb06
