AMUNTAI – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) minim anggaran untuk kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi kebencanaan.
Padahal, kabupaten yang terletak di kawasan perairan rawa ini rawan mengalami bencana banjir, kebakaran lahan, puting beliung, dan tanah longsor setiap tahun. Apalagi di awal Oktober ini memasuki musim pancaroba.
Akibat minimnya anggaran, kegiatan sosialisasi bencana ke sekolah tidak mencapai target, dan pembentukan desa tangguh bencana hanya bisa dilaksanakan satu desa per tahun.
“Rencana pada 2022 ini, kita targetkan ada lima sekolah yang dikunjungi untuk kegiatan sosialisasi kebencanaan, tapi baru satu sekolah yakni SDIT Ihsanul Amal yang kita kunjungi,” ujar Pejabat Penata Penanggulangan Bencana BPBD HSU Parnami Azmi, Rabu (5/10).
Ia mengatakan, tahun sebelumnya sosialisasi dilaksanakan para kepala desa di kantor kecamatan, namun tahun ini menyasar kepada pelajar di sekolah
Selain sosialisasi kepada pelajar, BPBD HSU pada tahun ini juga telah melatih sebanyak 150 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, untuk disiapkan menjadi kader kebencanaan.
Sosialisasi melalui spanduk juga hanya ditempatkan di kawasan kantor kecamatan, dengan harapan para kepala desa yang sering berkegiatan ke kantor camat bisa mengetahuinya.
Ombudsman RI mengimbau, Badan Nasional Penanggulangan Bencana di pusat dan BPBD di daerah memprioritaskan literasi tentang bencana kepada masyarakat agar punya pengetahuan, paham, dan siap menghadapi bencana. Namun kenyataannya, BPBD HSU masih minim anggaran untuk kegiatan tersebut.
“Sebenarnya untuk program literasi bencana masih menjadi istilah baru bagi kami di BPBD HSU. Selama ini kami hanya memprogramkan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, atau edukasi kebencanaan,” jelasnya.
Pejabat Penata Penanggulangan Bencana BPBD HSU lainnya Andry Rahmadillah menambahkan, pihaknya tidak bisa membantu fasilitas atau sarana penanggulangan bencana untuk desa tangguh bencana.
“Kita harapkan melalui dana desa tersedia anggaran untuk penanggulangan bencana, yang bisa diusulkan melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa,” katanya.
Diketahui, pada 2021 telah dibentuk Desa Tangguh Bencana di Desa Babirik Hilir, Kecamatan Babirik. Sementara di tahun 2022 ada Desa Kuangan, Kecamatan Amuntai Utara.
“Sebanyak 60 kader kita rekrut di tiap desa tangguh bencana. Mereka diharapkan bisa secara mandiri melakukan sosialisasi dan penanggulangan bencana yang terjadi di desanya atau desa sekitarnya,” ujarnya.
Pada awal 2022, pihak BPBD HSU selaku Sekretariat Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 juga sering diminta memberikan sosialisasi mengenai kegiatan vaksinasi oleh berbagai elemen masyarakat dan instansi pemerintah daerah. ant
