
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghibahkan 15 mobil pemadam kebakaran (damkar) bekas yang masih layak, kepada 14 pemerintah kabupaten/kota di Tanah Air. “Kami harap, kerja sama ini memberikan kesejahteraan masyarakat,” katanya di Balai Kota Jakarta, Rabu (5/10).
Adapun 14 daerah yang mendapat hibah tersebut, yakni Probolinggo, Banjarmasin, Pariaman, Palopo, Brebes, Bengkulu Tengah, Empat Lawang, Kuningan, Alor, Ogan Komering Ilir, Sigi, Rote Ndao, Lampung Utara dan Padang Pariaman.
Ke-14 daerah itu mendapatkan masing-masing satu unit mobil damkar, kecuali Kabupaten Kuningan yang mendapatkan dua mobil damkar.
Daerah-daerah tersebut mendapatkan hibah setelah mereka mengajukan tertulis kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pengajuan itu kemudian melalui pembahasan Tim Badan Aset DKI Jakarta, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI dan Biro Kerja Sama Daerah DKI.
Kepala Dinas Gulkarmat DKIDKI Jakarta Satriadi Gunawan menjelaskan, mobil damkar yang dihibahkan tersebut rata-rata berusia lebih dari delapan tahun, termasuk keluaran tahun 2001-2007.
Meski begitu, ia memastikan seluruh armada yang dihibahkan dalam kondisi layak operasi, karena dirawat rutin setiap tahun. “Semua masih layak,” ujarnya.
Mobil damkar yang dihibahkan tersebut, memiliki kapasitas tangki bervariasi, mulai 2.500, 4.000 hingga 10 ribu liter.
Selain memberikan hibah mobil damkar, pada kesempatan itu Pemprov DKI Jakarta juga meneken kerja sama dengan 11 pemprov dan pemkab/pemkot di Tanah Air, untuk pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik yang berlaku hingga lima tahun.
Kerja sama dengan 11 daerah itu, yakni Pemprov Sumatera Barat, Maluku Utara, Sulawesi Selatan serta Pemkab Solok, Pemkot Solok, Pemkot Malang, Pemkot Bengkulu, Pemkab Tanah Datar, Pemkab Kuningan, Pemkab Jember dan Maluku Tengah.
Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba mengatakan, kerja sama tersebut diharapkan mendongkrak pembangunan dan potensi daerah.
“Pertumbuhan ekonomi kami termasuk tertinggi di Indonesia, tapi kami menyimpan kemiskinan. Kantor tambang di Maluku Utara ada di Jakarta, karena itu mohon pak gubernur, kami tidak punya damkar, barang kali bisa dibantu kami,” katanya. ant