BANJARMASIN – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sangat setuju dan sependapat atas penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2023.
Namun, Fraksi PKB tetap memperhatikan arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas dan plafon anggaran sementara dalam APBD tahun anggaran 2023.
“Kita berharap, pertumbuhan perekonomian Provinsi Kalsel semakin membaik atau paling tidak tetap stabil sebagaimana yang disampaikan pada paripurna sebelumnya bahwa perkiraan pendapatan tahun 2023 ini akan mencapai sekitar Rp 6,7 triliyun, lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya,” ujar Agus Mawardi perwakilan Fraksi PKB DPRD Kalsel saat membacakan pandangan umum fraksi saat rapat paripurna DPRD Kalsel di rumah banjar di Banjarmasin, Rabu (5/10).
Selain itu, sehubungan terjadinya inflasi akibat dari kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu yang lalu, maka, Fraksi PKB juga mendukung segala upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kalsel agar inflasi tersebut dapat dikendalikan.
“Harapan dari kami bahwa pemerintah daerah dalam pelaksanaannya harus lebih cermat dan terus meningkatkan pengawasan agar kebocoran anggaran tidak terjadi sehingga harapan kita bersama terhadap tujuan APBD tahun 2023 ini bisa tercapai,” jelasnya.
Sementara, Perwakilan Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalsel Aris Gunawan mengatakan, proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Kalsel tahun anggaran 2023 harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berpedoman pada rencana kerja pemerintah (RKP), disusun dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spesial.
Sehubungan dengan poin 1 tersebut, maka Fraksi Partai Gerindra mengingatkan kepada seluruh stakeholder terkait, agar dapat berfokus pada pencapaian program dan kegiatan yang memiliki dampak dan manfaat secara langsung kepada masyarakat.
“Kami berharap kepada saudara gubernur untuk terus berkreasi dan berinovasi dalam menggali potensi – potensi daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Fraksi Partai Gerindra tetap menyarankan bahwa untuk anggaran tahun 2023 penguatan infrastruktur yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah menyiapkan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas ekonomi kerakyatan, baik petani, nelayan dan umkm dalam rangka mendukung perekonomian mereka, untuk mencapai industri berbasis pertanian dan perikanan. rds
