Cerita seputar Rektor dan kebijakannya cukup mengalihkan kajian akademik. Saat ini Rektor menjadi perbincangan kasuistik yang menarik. Tidak kalah saing dan penting diperbincangkan bersama pemerintah juga politik. Cukup pelik. Kekonyolan dan kontroversial yang diperbuat sedikit banyak juga menimbulkan residu permasalahan publik.
Pada minggu keempat Agustus lalu, kita disuguhkan dengan cerita dari Yogyakarta. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof Al Makin, dikabarkan membubarkan kegiatan pengenalan budaya akademik kampus (PBAK) setelah ricuh akibat tuntutan keringanan UKT oleh mahasiswanya sendiri. Alih-alih memberikan alasan yang logis dari tindakannya yang tidak etis, Prof Al Makin justru memampang agama sebagai dalih politis dari kegagalannya bermain peran.
Tidak jauh berbeda, di bulan yang sama, cerita memilukan bergeser ke Lampung. Rektor Universitas Lampung (Unila), Prof Karomani dikenai operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK karena diduga melakukan komersialisasi pendidikan. Dia bersama jajaran Rektorat dan jabatan fungsional lainnya terbukti melakukan tindakan suap dalam penerimaan mahasiswa baru kampus Unila tahun 2022. Sangat naif, suatu tindakan yang paradoks dalam dunia pendidikan, di mana seharusnya kampus membentuk insan yang berkemanusiaan, justru menjadi ajang momonetisasi jabatan.
Cerita Ibu Rektor UIN Jakarta
Satu lagi cerita Rektor—yang secara spesifik menjadi fokus kajian tulisan ini—datang dari salah satu kampus di kota Tangerang Selatan. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Amany Lubis, dengan kebijakannya memicu keretakan sosial di dalamnya, baik dengan mahasiswa dan kaum pinggiran di sekitarnya.
Kebijakan yang menimbulkan keretakan sosial itu sebenarnya cukup sederhana, yaitu penutupan ‘Pintu Doraemon’. Perlu ditegaskan, pintu dimaksud bukanlah makna rigidnya dalam kartun Doraemon, melainkan sebutan simbolik untuk pintu penghubung di kalangan civitas akademik kampus UIN Jakarta. Meski terdapat kesamaan fungsinya sebagai penghubung antara dua tempat. Pintu doraemon di kartun dapat membawa Nobita dan kawan-kawannya kemana saja, sementara ‘Pintu Doraemon’ terkhusus menghubungkan area kampus dengan jalan kecil di sampingnya, Jalan Pesanggrahan.
Lebih dari sekadar fungsi penghubung tadi, keberadaan ‘Pintu Doraemon’ memiliki impact luar biasa terhadap perekonomian kaum pinggiran di sekitar kampus. Mahasiswa yang memiliki kemudahan akses keluar ke jalan Pesanggrahan di mana aneka jajanan bertandangan, cukup memberikan efek kemajuan bagi persentase pendapatan para penjual kaki lima di sana. Inilah, mengapa penutupan ‘Pintu Doraemon’ secara permanen mengakibatkan efek yang berarti dalam satu kali hentakan kebijakan. Wajah penjual lesuh akibat perekonomian mereka yang akan segera layu.
Sebagaimana dikutip dari laporan lpminstitute.com, penutupan ‘Pintu Doraemon’ oleh pihak rektorat terus memicu kekecewaan beberapa kalangan, utamanya para pedagang Pesanggrahan. Pasalnya, tidak ada pendekatan dialogis untuk memberikan alasan yang logis dan langkah alternatif. Ketua Asosiasi Pedagang Pesanggrahan, Mahmud Hisyam, mengaku pendapatannya mengalami penurunan signifikan sebesar ¼ % dari pendapatan semula saat ‘Pintu Doraemon’ masih dibuka. Sejauh ini, dia bersama pedagang lain sudah berusaha melakukan audensi dengan pihak rektorat, tapi selalu berakhir kandas tanpa respon yang jelas. Misalnya, dengan melayangkan surat permohonan membuka kembali ‘Pintu Doraemon’ dengan melampirkan beberapa tanda tangan pedagang Pesanggrahan.
Pihak Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) juga sudah berusaha menjadi mediasi dari ketegangan masalah ini. kendati demikian, usaha mengalami kebuntuan. Konfirmasi yang dilakukan mengalami tarik ulur kejelasan. Jurnalis LPM berusaha menghubungi Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Ahmad Rodoni sejak Kamis (18/8), menghubungi Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian (AUK), Juanda Naim, Rabu (24/8), hingga Kepala Bagian (Kabag) Umum, Imam Thobroni, Senin (22/8) masih tidak kunjung mendapat jawaban.
Beberapa mahasiswa pun ikut andil, baik melalui konsolidasi maupun aksi. Di antaranya Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Jakarta, Aliansi Mahasiswa UIN Jakarta, dan Aliansi Mahasiswa Peduli Pedagang Pesanggrahan. Terbaru, mewakili mahasiwa atas kontrovesi penutupan ‘Pintu Doraemon’, Aliansi Ciputat Menggugat mengadakan Silence Action di Gerbang Keluar UIN Jakarta pada Senin (19/9). Silnce Action adalah suatu panggung dramatis yang berusaha mengilustrasikan imbas kebijakan penutupan ‘Pintu Doreaemon’.
Keterasingan Kampus?
Salah satu hal yang disayangkan dari penutupan ‘Pintu Doraemon’ adalah konsekuensi keretakan sosial antara kampus dan masyarakat. Kampus menjadi terasing secara orientatif dari keberadaan ontisnya. Ia menjadi terpinggirkan dari postulat pergaulan dalam dinamika sosial. Ia tidak lebih hanya seonggok gedung menjulang di tengah kehidupan masyarakatnya yang malang. Hanya mewujud narasi pengetahuan tanpa preskripsi peradaban.
Jika merujuk pada Tri Dharma perguruan tinggi, jelas kondisi ini menemukan antitesa pembenaran, yakni melakukan pengabdian kepada masyarakat. Begitupun nafas yuridisnya dalam UU No 02 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. Bahkan dalam tahap yang progresif, tafsir dari Tri Dharma itu adalah turun lapangan untuk mengulurkan tangan pro-aktif dalam kegiatan kemasayaratan. Realitasnya, dalam dramaturgi ‘Pintu Doraemon’, alih-alih memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan yang lebih baik, kampus dengan kebijakannya menjadi ketakutan yang mengancam kehidupan sekitarnya.
Hal inilah yang disebut dengan ‘alienasi pendidikan’ dewasa ini. Dengan menggunakan studi komparatif dari paradigma alienasi Karl Marx (Marandika DF, 2015: 05), kampus mengalami beragam keterasingan dalam satu paradoks kebijakan. Pertama, teralienasi dari objek pendidikan untuk melakukan kiprah kemasyarakatan. Kedua, teralienasi dari aktivitas kampus di mana orientasi kerjanya yang mengarah pada kemajuan dan kemaslahatan. Ketiga, teralienasi dari jati diri kampus itu sendiri. Wajah paradoks kebijakan mengakibatkan kampus mengkhinati entitas sejatinya sendiri. Terakhir, adalah teralienasi dari pergaulan sosial, baik dengan mahasiswa terlebih rakyat yang mengalami defisit penghidupan.
Dari sinilah paradigma alienasi dapat menjadi pisau analisis sosial bagaimana kampus mengalami keterasingan dengan jati dirinya dan berpaling dari sekitarnya sehingga mengakibatkan kampus gersang nilai akademik serta nihilisme pengetahuan dan keadaban. Inilah secuil fenomenologi kampus dewasi ini. Barang tentu, di berbagai perguruan tinggi juga didapati permasalahan kontroversial. Pihak kampus tidak boleh tutup mata untuk ini, harus ada perbaikan atau kejelasan dari kebijakan yang memicu ketegangan. Akhirnya, kampus terus merefleksikan kiprah keilmuan serta bisa membangun ulang pergaulan sosial yang mengalami keretakan.
