BANJARMASIN – Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan, untuk menyampaikan tuntutan tolak dan batalkan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK hadir di tengah aksi massa diikuti anggota dewan lainnya, untuk mendengarkan tuntutan para buruh tersebut.
Perwakilan Aliansi PBB Yoeyoen Indharto mengatakan, pihaknya menuntut tolak dan batalkan kenaikan BBM, cabut Omnibuslaw UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (atau keluarkan klaster ketenagakerjaan dari Omnibuslaw), naikan UMP kalsel 13 persen hingga 15 persen, serta turunkan harga kebutuhan bahan pokok.
“Saya inginkan tuntutan kami ini didukung DPRD Kalsel, dan disampaikan ke presiden,” ujarnya dalam orasinya di depan gedung DPRD Kalsel, Rabu (21/9).
Ia menambahkan, dalam pertemuan dengan Dewan Kalsel, pihaknya harus mendapatkan pernyataan sikap secara tertulis agar disampaikan kepada DPR RI, terlebih masalah BBM dan dibentuk pansus atas penolakan tersebut.
“Kenapa harus ada pansus yang dilakukan DPR RI, karena katanya tidak tahu menahu tentang kenaikan BBM. Jangan hanya melempar permasalahan kesana kemari tentang kenaikan tersebut,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK mengatakan, pihaknya mendukung tuntutan para buruh tersebut, dan akan membuatkan rekomendasi untuk disampaikan ke pemerintah pusat.
“Nanti penyerahan rekomendasi ke pemerintah pusat tersebut mengikutsertakan perwakilan kaum buruh,” ujar politisi senior Partai Golkar ini.
Sementara, Anggota DPRD Kalsel Karlie Hanafi Kalianda mengatakan, apa yang disampaikan Aliansi Pekerja Buruh Banua akan di koordinasikan, dan semua tuntutan akan disampaikan sesuai keinginan.
“Kita akan tampung aspirasi mereka, dan segera dirapatkan kembali. Dalam waktu dekat ini, kita usahakan tuntutan mereka disampaikan ke pusat,” ujarnya. rds
