Oleh: M. Budiman, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ilmu Sosial UNP (Mahasiswa Pendidikan Sejarah )
Akhir-akhir ini banyak terjadi isu Nasional yang menjadi pembicaraan baik dalam radar intelektual atupun menjadi bahan diskusi bagi orang-orang yang sadar akan tanggung jawabnya dalam Negara demokrasi. Dimana kebijakan harus mendahulukan kepentingan rakyat.
Namun jika suatu kebijakan yang substansinya berdampak langsung dengan bentuk demokrasi tetapi dalam kebijakan bertentangan dengan keinginan rakyat, maka disinilah sering terjadi dinamika atau diaman peran pemerintah dalam keputusan tersebut, apakah sebuah keputusan itu untuk kepentingan rakyat atau hanya untuk kepentingan pemerintah semata.
Kalau kita lihat dalam sejarah pergerakan yang terjadi di Indonesia, banyak terjadi peristiwa yang sampai sekarang masih menjadi suatu pertanyaan penting oleh masyarakat kita, yakni dalam peristiwa yang terjadi di bulan September ini atau sering kita sebut dengan istilah “September Kelam” diantaranya: Pembunuhan Aktivis HAM Munir Said Thalib, Insiden Hotel Yamato, sampai peristiwa Gerakan 30 September yang menjadi awal dari dinamika dalam membentuk Suatu Sistem dalam mengawal berjalannya pemerintahan Indonesia.
Bagaimana dengan kejadian di bulan September saat ini bisakah kita katakan dengan istilah “ September Kelam juga? Untuk itu kita bisa melihat kabar atau berita tentang kejadian yang terjadi dalam dua minggu belakangan, mulai dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang dianggap tidak pro terhadap rakyat dan tidak mempertimbangan akan hal yang (urgen) mendesak yang harus dilakukan pada saat ini.
Jika kita melihat dalam setiap keputusan yang ada dalam kebijakan pemerintah saat ini, seperti contohnya tentang berkurangnya anggaran Subsidi BBM, dalam hal ini pemerintaah beralasan semakin terbebani oleh subsidi energi yang membengkak. Namun obsi menaikkan harga BBM subsidi bukanlah suatu pilihan yang tepat untuk saat ini terutama untuk kenaikan harga Pertalite dan solar yang menjadi konsumennya lebih dari 70% sudah pasti akan menyalut Inflasi
Kalau kita lihat sekarang harga Pertalite 10.000 per liternya maka akan diperkirakan terjadi Inflasi hingga 0,97% . dengan Infalsi seperti ini akan memperburuk daya beli dan konsumsi masyarakat sehingga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi yang sudah mencapai 5,4%.
Intelektual Pemerintah
Kemudian jika kita lihat dalam kejadian kebocoran data pemerintah yang terjadi baru-baru ini, yang dilakukan oleh hecker Bjorka yang membocorkan data Badan Intelegen Negara (BIN), para menteri hingga Presiden. Hingga masyarkat pun menganggap bahwa sosok hacker Bjorka sebagai sosok pahlawan lantaran dianggap sebagai nowden effect. Namun apa yang menjadi suatu yang menjadi masalah disini mengapa ada ada hecker yang meng –hack data Negara? Artinya ada sesuatu yang dirahasiakan, jika pemerintahannya sangat demokratis tidak akan ada hacker di seluruh dunia dan tidak aka nada hacker yang membobol data dari sebuah negara yang demokratis.
Namun dalam peristiwa dalam kebrobrokan pemerintah ini khususnya dalam hal menanggapi kebocoran data negara dan juga data presiden Jokowi ini menjadi suatu pemahaman oleh masyarakat apa saja yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan akan peranannya dalam tugasnya sebagai pengendali negara, dan bahkan sekelas negarapun dapat dimainkan oleh hacker sampai memberikan ancaman membocorkan rahasia negara sampai mengancam akan membocorkan data orang nomor satu di Indonesia yang menjadi figur dalam sebuah negara.
Jika kita lihat disini banyak peristiwa yang terjadi seakan-akan tidak ada lagi orang yang sangat ditakuti oleh hacker yang kemungkinan dari golongan masyarakat artinya pemerintah dengan gampang dapat dibodohi, kemudian dengan keputusan-keputusan pemerintah saat ini dimanakah peran para intelektual kita ini?
Seorang intelektual adalah seorang orang yang memusatkan diri untuk memikirkan ide dan masalah nonmaterial dengan menggunakan kamampuan panalarannya. Kalau mengacu pada pendapat Antonio Ramsci dia membedakan kaum intelektual dalam beberapa tipelogi.
Pertama, itelektual tradisional, yang menyebar ide dan mediator antara rakyat dengan kelas atas kita sebut saja guru, Ulama, dan para Administrator.
Kedua, Inteletual Organik, yang dengan badan penelitian dan kajian yang dimilikinya berusaha memberikan refleksi atas keadaan tetapi biasanya terbatas terhadap kepentingan kelompok yang bisa dikategorikan sebagai professional kita sebut saja diantara mereka para Akademisi yang telah memenuhi syarat sebagai ahli di bidangnya kita sebut saja para peneliti seperti tenaga Akdemisi ( Dosen, pejabat-pejabat pemerintah dan lain sebagainya) .
Ketiga, Intelektual Kritis, merupakan kelompok yang mampu melepaskan diri dari hegemoni penguasa dan memberikan pendidikan alternative bagi proses pemerdekaan, dimana golongan ini memiliki tanggung jawab dan merasa semua harapan masyaraakt menjadi tanggung jawabnya kita sebut saja Mahasiswa dan para orang-orang yang tidak ditekan serta tidak terikat dengan sebuah instansi.
Keempat, Intelektual universal, yang selalu memperjuangkan proses peradaban dan struktur budaya dalam rangka pemanusiaan agar harkat dan martabatnya dihormati, dimana dalam hal ini mereka berusaha memfungsikan dirinya sebagai sebuah harapan baru dan selalu berusaha menciptakan suatu dengan sangat ideal.
Dalam hal ini kita akan berbicara dalam menilai radar intelektual, baik dari sisi pemerintah dan juga golongan yang bertanggung jawab berbicara dalam ranah akdemis/intelektual. Dalam intelektual pemerintah kita bisa lihat ketika pemerintah menyikapi sebuah kasus yang terjadi tidak akan ada keadilan jika belum viral dan belum menjadi kritikan atau masukan dari berbagai pihak walaupun seharusnya para penegak hukum sebenarnya berpedoman pada undang-undang yang berlaku.
Kita lihat juga dalam radar golongan yang bertanggung jawab mebicarakan dalam ranah intelektul sekarang, Dapat kita lihat dalam sebuah kebijakan dinilai buruk dan dapat merugikan banyak orang. Banyak disini orang tidak kesulitan untuk mengambil tanggung jawab terhadap peran mereka sebagai intektual sesuai dengan perannya. Namun jika terkait dengan kegagalan dan kelalaian yang mereka anggap itu kegagalan orang lain (pemerintah) yang merupakan suatu yang bersifat fatal apakah disini mereka bertanggung jawab setelah melihat peristiwa yang amat menyakitkan untuk diterima.
Kegagalan dan kelalaian suatu peristiwa serta kebijakan tidak akan mengubah kebenaran yang mendasarinya. Jika kita contohkan kita dihadapkan dengan seorang yang sedang mengahadapi kelaparan dan kekurang, disini kita mengadapi pilihan untuk mengambil suatu tanggung jawab dalam situasi hidup dan mati seperti ini. Sama halnya dengan peranan seorang Intektual apakah kita masih memposisikan diri sesuai dengan Profesionalnya saja atau berusaha idealis dalam ranah intelektual yang menjaga keadilan. Karena intelktual sesunggungnya adil sejak dalam Fikirannya apalagi dalam tindakan.
Dimana Elite Intelektual
Jika kita lihat dalam penjelasan sebelumnya masih banyak orang yang memiliki kekuasaan serta memiliki ide masih berada dalam tekanan yang membuat mereka tidak bebas berada dalam ranah merdeka dan Adil dalam fikirannya. Karena sejatinya sebuah kekuasaan agar dapat abadi dan bertahan membutuhkan perangkat kerja yang mampu melakukan kekerasan yang bersifat memaksa yang biasanya digunakan oleh lembaga hukum, militer, dan lain-lain. Kemudian dibutuhkan juga perangkat kerja yang mampu membujuk orang banyak untuk taat pada mereka yang berkuasa, semua ini bisa saja dilakukan oleh Pejabat Negara terhadap masyarakat sipil.
Bila kekuasaan hanya dengan mengandalkan kekuatan memaksa, hasil kemenangan memang tercipta, walaupun gejolak perlawanan tidak terlihat karena rakyat tidak berdaya, yang membangka dihajar, yang tidak setuju dengan pemerintah dikucilkan, diasingkan bahkan bisa dipenjara, dan itu hanya untuk satu tujuan mempertahankan kekuasaan.
Akan tetapi persoalan yang tejadi ini akan semakin rumit ketika mereka tidak memelihara kepentingan pengembangan masyarakat dengan garis kebijakan kekuasaan yang dimilikinya. Yang pada gilirannya akan berimplikasi pada kebisuan kaum elite intelektual dihadapan kekuasaan yang sekaligus penilaian terhadap dirinya sendiri dan kepentingan masyakarat banyak.
Dan pada akhirnya kaum intelektual baik itu dari elite pejabat negara atupun dari elite Inteletual yang dijelaskan diatas, dan seorang intelektual haruslah bersifat kritis yang berlandaskan pada kebenaran dan keadilan dengan menimbang tipe intelektual yang akan kita kembangkan dalam menjaga Kestabilan, terutama dalam membuat kebijakan untuk Lebih dua ratus tujuh puluh juta jiwa di negara kita ini.
