JAKARTA – Masalah subsidi tak tepat sasaran rasanya tak pernah beres di tangan pemerintah. Kemarin BBM, sekarang listrik.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menemukan subsidi listrik daya 450 VA ke 6,1 juta lebih pelanggan salah sasaran.
Total pelanggan 450 VA tercatat 24,3 juta saat ini. Namun, hanya 9,5 juta pelanggan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Sementara, pemerintah sedang melakukan survei terhadap 14,8 juta pelanggan 450 VA yang tak masuk dalam DTKS. Sejauh ini, baru 12,2 juta pelanggan yang selesai disurvei.
Hasilnya cuma 50,1 persen yang berhak menerima subsidi listrik dari 12,2 juta pelanggan. Sementara, 49,9 persen atau 6,1 juta pelanggan tak berhak menerima subsidi.
“Saat ini telah dilakukan survei untuk 12,2 juta dan menghasilkan sekitar 50,1 persen yang berhak menerima subsidi, dan sekitar 49,9 persen atau 6,1 juta yang ditengarai tidak tepat sasaran. Angka ini berpotensi bertambah sampai survei dilakukan seluruhnya,” jelas Agung.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan subsidi tak tep sasaran bukan sesuatu yang mengejutkan. Masalah klasik itu selalu terjadi setiap tahun, baik untuk BBM, LPG, maupun listrik.
Bahkan, ia sudah pesimistis pemerintah bisa menyelesaikan masalah subsidi tak tepat sasaran di negeri ini.
“Ini memang tak mengherankan. Kita tahu sejak lama (subsidi) tak tepat sasaran. Ini sudah seperti drama panjang yang tak kelar-kelar,” ujar Fabby kepada CNNIndonesia.com.
Akar masalahnya adalah karena rumah tangga yang awalnya miskin kini semakin makmur. Dengan demikian, kelompok ini seharusnya sudah tak lagi masuk kategori miskin atau penerima subsidi listrik.
Namun, mereka tak mengajukan penambahan daya listrik ke PLN. Alhasil, kelompok yang sudah merangkak dari garis kemiskinan itu tetap tercatat sebagai penerima subsidi listrik.
Di samping itu, Fabby menilai aturan daya listrik 450 VA juga tak ketat. Misalnya, tak ada rincian kategori siapa saja yang berhak dan tidak menggunakan daya 450 VA.
Oleh karena itu, Fabby menyarankan pemerintah untuk membuat payung hukum mengenai kategori masyarakat yang bisa menggunakan listrik 450 VA. Tak bisa lagi pemerintah menganggap semua pelanggan daya 450 VA sebagai masyarakat miskin, karena fakta bicara berbeda.
Aturan yang disusun harus menekankan pelanggan yang ingin mendaftar daya 450 VA hanya boleh masyarakat miskin dalam DTKS. “Solusinya mudah saja menurut saya. ESDM kan sudah punya data 6,1 juta tak tepat sasaran, disuruh saja mereka pindah ke daya yang non subsidi. Setelah semua pindah, benahi aturan, yang mau daftar daya 450 VA wajib DTKS,”jelasnya. cnn/mb06
