BANJARMASIN – Gelombang penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak hanya dari kalangan mahasiswa,namun juga dari kalangan elit politik tingkat pusat dan provinsi.
Termasuk salah satunya datang dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan Habib Ahmad Bahasyim SE secara tegas ikut menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Selain menolak kenaikan harga BBM bersubsidi,politisi Partai Demokrat ini juga menghendaki agar pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin khususnya di Kalsel diawasi agar tepat sasaran.
“Saya berharap agar BLT yang dibagikan tepat sasaran kepada masyarakat miskin yang betul-betul berhak menerimanya,” ujar Habib Ahmad di Banjarmasin,Minggu (18/9).
Sebab ujar Habib Ahmad sebelum-sebelumnya pembagian BLT banyak yang tidak tepat sasaran,orang yang sudah mampu malah dapat bantuan,sedangkan yang memang kurang mampu malah tidak dapat bantuan.
Ini perlu dilakukan pendataan ulang dengan cermat,siapa saja masyarakat yang mendapatkannya agar BLT tersebut tepat sasaran. Begitu juga kepada mafia-mafia BBM yang selama ini meresahkan masyarakat agar ditindak tegas.
“ Jangan sampai masyarakat kesulitas mendapatkan BBM,ternyata para mafia BBM tersebut malah mengambil untung dengan kondisi sekarang ini,” jelasnya.
Masyarakat saat ini dalam kondisi ekonomi sulit pasca pandemi,ditambah lagi dengan semua kenaikan harga sembako dan BBM naik akan lebih menyengsarakan lagi.
Karena kebijakan ini diputuskan oleh pemerintah pusat,maka pemerintah harus bertanggung jawab dengan kesejahteraan maayarakatnya.rds
