BANJARMASIN – Terhitung baru menjabat Wakil Ketua Komisi V DPR RI sejak pertengahan Maret lalu, Syaifullah Tamliha resmi dicopot DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Plt Ketua Umum Muhammad Mardiono dari posisinya.
Posisinya digantikan H Muhammad Iqbal seperti yang tertulis dalam agenda DPR RI pada Selasa (13/9), sebagai pimpinan Komisi V DPR RI dari Fraksi PPP. Sebelum masuk ke komisi bidang infrastruktur, perhubungan dan lainnya, Syaifullah Tamliha merupakan anggota Komisi I DPR RI.
Rotasi jabatan pimpinan komisi dari Fraksi PPP dibenarkan Ketua Fraksi PPP DPR RI Amir Uskara karena merupakan hal yang rutin. Tidak terkait friksi di tubuh partai usai posisi Ketua Umum PPP Suharso Monoafra dilengserkan kubu Mardiono Cs.
Syaifulllah Tamliha sendiri mengaku kecewa dengan kebijakan Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono ini.
“Saya melihat sikap Mardiono berbeda antara lisan dan perbuatan. Padahal, Mardiono menginginkan islah dan menghindari konflik, yang terjadi malah copot mencopot,” ujarnya, Selasa (13/9).
Wakil rakyat asal dapil Kalsel 1 ini menduga, pencopotan dirinya itu akibat sikap kritis atas pergantian Suharso di pucuk pimpinan PPP.
“Sebenarnya, saya dari dulu tidak punya niat jadi pimpinan komisi. Tapi karena ada perintah partai, akhirnya saya melaksanakannya,” ucapnya.
Menurutnya, perbedaan pendapat tidak boleh menyebabkan konflik personal, karena semua kader PPP punya hak demokratis yang sama.
Sebagai kader ideologis Nahdlatul Ulama (NU) dan besar di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), ia menganalogikan saat ini demokrasi telah dibunuh, dan itu telah terjadi di PPP.
“Saya masih ingat pesan tokoh muda NU almarhum Subhan, bahwa demokrasi dibunuh oleh orang-orang yang mengaku dirinya demokratis, yakni dengan cara seolah-olah demokratis dan dalam forum yang seolah-olah demokratis. Fakta ini telah terjadi di tubuh partai saya, PPP,” katanya.
Mantan Sekretaris DPW PPP Kalsel ini menyindir uang tak akan pernah mempersatukan orang. Sebaliknya, dua saudara bisa saling bunuh karena harta ghanimah (pampasan perang).
“Jelas, ideologi atau iman yang bisa mempersatukan orang. Saya juga ingin menegakan AD/ART PPP terkait dengan pencopotan ketua umum, yang hanya dilakukan dalam Muktamar Luar Biasa (MLB),” tegasnya.
Dalam catatan Syaifullah, justru gejolak berujung pergantian Ketua Umum PPP tanpa MLB sudah dua kali terjadi di tubuh parpol fusi sejumlah parpol Islam ini.
“Ini terus menjadi presden buruk bagi PPP. Kalau pergantian Ketua Umum PPP tanpa MLB, jadi buat apa kita gelar muktamar,” katanya.
Ia menambahkan, jika seorang Ketua Umum PPP bisa diganti hanya lewat rapat pengurus harian abal-abal, yang dilanjutkan dengan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) jelas telah melabrak AD/ART PPP sendiri.jJjr
