BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor mengharapkan Badan Pusat Statistik (BPS) hendaknya melakukan pendataan Regsosek pada masyarakat secara humanis.
“Saya mengharapkan petugas BPS se-Kalsel saat melakukan pendataan Regsosek secara humanis,” ujarnya dalam sambutan tertulis dibacakan Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar pada pembukaan Rakorda Pendataan Awal Regsosek BPS Kabupaten/Kota se-Kalsel di Galaxy Hotel Banjarmasin, Senin (12/09).
Dalam Rakorda itu dihadiri Direktur Politeknis Statistika STIS Dr Emi Tri Astuti, Kepala BPS Provinsi Kalsel, Kepala KPPN Banjarmasin serta Kepala BPS kabupaten/kota.
Paman Birin (sapaan akrab Gubernur Kalsel) itu berpesan agar jajaran BPS sebagai instansi pelaksana, melakukan pendekatan yang humanis dan persuasif kepada masyarakat tentang pentingnya data yang sedang dikumpulkan pada pendataan awal Regsosek ini.
Regsosek adalah pendataan seluruh penduduk yang mencakup seluruh profil dan kondisi sosial ekonomi, mulai dari kondisi demografi, perumahan, keadaan disabilitas seseorang, kepemilikan aset hingga informasi geospasial.
“Lakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada perangkat desa, kelurahan serta kecamatan agar masyarakat yang akan didata memahami esensi dari pendataan ini sehingga mereka mau menerima petugas dan memberikan jawaban yang sebenar-benarnya,” katanya.
Selanjutnya, data yang dihasilkan dari pendataan awal ini diharapkan benar-benar berkualitas sehingga disaat pelaksanaan forum konsultasi publik (FKP) nantinya di tahun 2023 tidak menimbulkan pertentangan antar warga, karena data yang disajikan untuk dibawa dalam FKP sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Kolaborasi petugas lapangan dengan masyarakat yang akan didata sangatlah penting, karena itu, BPS provinsi dan BPS kabupaten/kota harus mampu berkoordinasi dengan para pihak untuk mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Paman Birin berharap kegiatan dapat menjadi komitmen dan langkah awal untuk persiapan agenda pendataan awal registrasi sosial ekonomi di Kalsel.
Kegiatan merupakan upaya pemerintah untuk menghadirkan data
yang komprehensif bagi masyarakat serta mempermudah para pengguna data yang ingin memanfaatkan untuk kemajuan pembangunan di Banua ini.
Dikatakannya, prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance telah menjadi acuan dalam berbagai aktivitas pemerintahan.
Salah satu bentuk penerapan sistem good governance pada sektor publik yakni pada tataran tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah melalui informasi data.
Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, merupakan regulasi untuk terbangunnya sistem statistik nasional, dimana ketersediaan data yang berkualitas, mudah diakses dan digunakan dapat diwujudkan.
Pemprov Kalsel, ujarnya, sudah memiliki Peraturan Gubernur Kalsel Nomor 078 tahun 2021 tentang Satu Data dan Pergub ini merupakan wujud komitmen untuk mendorong keterbukaan dan transparansi data demi pembangunan yang berkualitas.
Kolaborasi pemerintah daerah bersama dengan BPS Kalsel dan kabupaten/kota harus terus ditingkatkan mengingat saat ini data sosial ekonomi sangat diperlukan dalam rangka pembangunan masyarakat Kalsel yang berkelanjutan.
Saat ini dengan kondisi global yang tidak menentu dan menyebabkan inflasi diberbagai daerah serta kenaikan harga BBM, pelaksanaan perlindungan sosial perlu perbaikan.
Bantuan sosial sebagai bagian dari perlindungan sosial harus disalurkan tepat sasaran pada masyarakat yang betul-betul membutuhkan, termasuk yang terdampak pandemi covid-19.
Dia percaya kegiatan ini akan menghasilkan data terpadu, tidak hanya untuk perlindungan sosial melainkan keseluruhan program yang dibutuhkan untuk kebijakan pemerintah yang lebih terarah dan tepat sasaran.
Data Regsosek yang lengkap akan mendukung program pemberdayaan
ekonomi, penyediaan kebutuhan infrastruktur dasar, pemerataan akses
pendidikan dan kesehatan, peningkatan inklusi keuangan, dan program lain untuk mendorong potensi pembangunan di pusat dan daerah.
Selain itu, Regsosek membantu mewujudkan Indonesia membangun secara inklusif.
Guncangan pandemi covid-19 yang masif menunjukkan perlindungan sosial harus adaptif terhadap kebencanaan, saling terhubung dan terintegrasi antar program, serta dapat disalurkan melalui berbagai cara dan layanan keuangan yang mudah terjangkau.
Data penduduk yang menyeluruh, lengkap dan mutakhir mutlak diperlukan untuk mendukung upaya tersebut dan dalam kondisi bencana dan kedaruratan, penduduk rentan harus cepat diidentifikasi dan dibantu. sal/adpim/ani
