BANJARMASIN – Finalisasi pembahasan rencana APBD perubahan 2022, DPRD Kota Banjarmasin melalui Badan Anggaran (Banggar) telah merampungkan pembagian anggaran tambahan pembangunan tahun ini tersedia anggaran tambahan sebesar Rp27 miliar.
“Anggaran itu tidak mencukupi untuk dibagikan kepada 21 SKPD, karena anggaran terbatas yakni hanya Rp27 miliar sehingga kami membagikan tidak semua SKPD mendapatkan tambahan anggaran pada RAPBD Perubahan 2022 ini,” ujar Anggota Banggar DPRD Kota Banjarmasin, Afrizaldi.
Menurut dia, empat dinas disepakati tak mendapatkan anggaran tambahan yakni Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan pemukiman, Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), karena dinas-dinas itu memerlukan anggaran besar untuk programnya sehingga usulan mereka digeser agar masuk usulan APBD murni 2023.
Politisi asal PAN tersebut mencontohkan usulan tambahan dinas PUPR sekitar ratusan miliar rupiah untuk pembangunan fisik jalan atau jembatan. “Tentu saja jika diberikan pada PUPR juga tak cukup dan dinas lain akan tak kebagian,” katanya
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) meminta anggaran untuk pembelian truk operasional pengangkut sampah. “Usulan dinas – dinas itu kami geser ke APBD murni tahun depan,” katanya.
Ia menjelaskan anggaran diberikan kepada dinas yang memiliki kepentingan bersifat urgen. Semisalnya untuk membayar gaji pegawai kontrak atau menambah biaya operasional seperti usulan tambahan dinas perhubungan.
“Dinas Perhubungan meminta anggaran tambahan untuk operasional bus tayo karena jika tak disetujui maka akan berdampak tidak beroperasinya bus tayo serta taksi ceria untuk antar jemput pelajar gratis,” jelasnya.
Sementara, kepada dinas-dinas yang meminta anggaran pembangunan fisik agar berusaha pula mendapatkan anggaran bantuan dari pusat seperti DAK.
“Jika mengandalkan anggaran murni daerah maka akan lambat proses pembangunan lain, jadi diharapkan pintar-pintar lobi ke pusat agar mendapatkan dana DAK untuk meringankan anggaran pembanguan daerah,” jelasnya. via/ani
