JAKARTA – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon meminta Presiden Joko Widodo turun tangan menyikapi isu ketegangan hubungan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman.
Menurutnya, isu keretakan hubungan keduanya justru menjadi liar di tengah masyarakat, sebab panas dingin hubungan antara Panglima dan TNI bukan kali pertama.
“Harus (Presiden turun tangan). Jangan sampai orang berpikiran ini dalam tanda petik ya. Karena ini berlangsung sudah cukup lama,” katanya di kompleks parlemen, Kamis (8/9).
Effendi mencontohkan isu keretakan antara Panglima TNI saat dijabat Moeldoko dengan KSAD saat dipimpin Gatot Nurmantyo. Ia khawatir, keretakan di tubuh TNI justru dimanfaatkan pihak luar untuk menggalang kekuatan.
Ia berharap, TNI segera melakukan evaluasi di tengah isu tersebut. Ia enggan berbicara lebih jauh soal kemungkinan mengubah sistem komando di tubuh TNI, andai isu tersebut tak segera diselesaikan.
“Biar semua bisa mengevaluasi. Kan kita pernah juga ada namanya panglima angkatan darat. Pernah pakai tongkat tuh, bisa aja kembali ke sana. Tapi itu poinnya enggak harus ke sana dulu,” katanya.
Effendi menegaskan, ia tak memiliki kepentingan pribadi, baik dengan Andika maupun Dudung. Ia berkata, isu tersebut penting segera diselesaikan karena menyangkut kebaikan TNI.
Kabar disharmoni hubungan antara Andika dan Dudung sebelumnya diungkap Effendi dalam rapat Komisi I dengan TNI, Senin (5/9). Ia menyebut ego dua jenderal angkatan darat itu telah merusak hubungan senior dan junior. Dudung tak hadir dalam rapat itu.
“Apa sih yang kemudian dipertahankan, Ego. Ego bapak berdua itu merusak tatanan hubungan senior dan junior di TNI Pak,” katanya.
Baik Andika maupun Dudung telah membantah keretakan hubungan keduanya. Dudung menegaskan internal TNI solid.
Ia menyebut perbedaan pendapat di unsur pimpinan, termasuk dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa adalah hal yang biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan.
“Kalau terjadi ada friksi, terjadi perbedaan pendapat, saya rasa semua di lapangan sama. Pangdam dengan kasdam juga pasti ada perbedaan pendapat, kapolri dengan wakapolri, KSAD dan panglima ada perbedaan pendapat itu biasa,” kata Dudung dalam acara bincang kebangsaan di Mabesad Jakarta, Rabu (7/9).
Sebelumnya, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman menyindir Komisi I DPR yang mengajukan pertanyaan tidak jelas saat rapat dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Ia mengatakan itu merespons isu dirinya tidak harmonis dengan Andika seperti disinggung dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi I DPR pada Senin (5/9) lalu.
“Makanya saya kadang-kadang kalau kita rapat RDP itu biasanya topik sudah ditentukan yang akan dibahas, masalah anggaran, terkadang tidak fokus kepada pertanyaan atau bahasan itu, menanya yang enggak jelas saja gitu,” katanya.
Ia pun membantah kabar dirinya memiliki hubungan tidak harmonis dengan Andika. Ia menegaskan hubungannya baik-baik saja dengan Panglima TNI, tidak seperti yang dibicarakan Komisi I DPR saat rapat dengan Andika.
“Saya dengan Panglima TNI hingga sekarang masih baik-baik saja. Tidak ada perbedaan apapun. Apapun perintah Panglima TNI saya jalankan,” ujarnya.
Dudung menjelaskan, ketidakhadirannya dalam rapat dengan Komisi I DPR karena menjalankan perintah Andika, yaitu mengecek kesiapan pasukan yang akan menjalankan tugas.
“Mengecek kesiapan Batalyon 143 yang akan berangkat ke daerah operasi. Saya sebagai pimpinan TNI Angkatan Darat, saya cek kesiapannya sampai dimana, karena nanti kekuatannya akan digunakan oleh Panglima TNI. Karena beberapa kali ditunda-ditunda (pemberangkatannya), saya cek dulu kesiapannya, latihannya bagaimana, kesiapan materialnya bagaimana, itu semua kita persiapkan, itu lebih penting kalau menurut saya,” pungkasnya. web
