JAKARTA – Kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan Solar akan memicu stagflasi. dan membuat masyarakat ‘sudah jatuh tertimpa tangga’ berkali-kali.
Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, pemerintah menaikkan harga BBM pertalite dan solar subsidi di waktu yang tidak tepat. Sebab, masyarakat belum siap menghadapi kenaikan harga pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter.
“Dampaknya Indonesia bisa terancam stagflasi, yakni naiknya inflasi yang signifikan tidak dibarengi dengan kesempatan kerja,” ucap dia, Sabtu (3/9).
Stagflasi bisa diartikan sebagai kenaikan inflasi yang tidak dibarengi dengan kesempatan kerja. Dengan kata lain, pengangguran tinggi tetapi mayoritas harga barang melonjak.
Bhima menjelaskan kenaikan harga BBM akan mengerek ongkos transportasi pribadi, angkutan umum, hingga ongkos angkut bahan pangan dan barang lain.
“Harga pengiriman bahan pangan akan naik disaat yang bersamaan pelaku sektor pertanian mengeluh biaya input produksi yang mahal, terutama pupuk,” jelas Bhima.
Inflasi bahan makanan masih tercatat tinggi sebesar 8,55 persen secara tahunan pada Agustus 2022. Dengan kenaikan harga BBM, Bhima memproyeksi inflasi pangan kembali tembus 10 persen pada September 2022.
Lalu, inflasi umum berpotensi melonjak ke level 7 persen sampai 7,75 persen hingga akhir 2022. Hal itu akan memicu kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).
“Konsumen ibaratnya akan jatuh tertimpa tangga berkali kali, belum sembuh pendapatan dari pandemi, kini sudah dihadapkan pada naiknya biaya hidup dan suku bunga pinjaman,” ujar Bhima.
Tak hanya itu, kenaikan harga BBM juga akan memicu pemutusan hubungan kerjaPHK) di sejumlah perusahaan. Sebab, BBM adalah kebutuhan dasar operasional setiap industri.
Ketika harganya naik, maka beban biaya operasional seluruh perusahaan juga akan meningkat. Sementara, daya beli masyarakat berpotensi melemah imbas kenaikan harga BBM.
“Pelaku usaha dengan permintaan yang baru dalam fase pemulihan, tentu risiko ambil jalan pintas dengan lakukan PHK massal. Sekarang realistis saja, biaya produksi naik, biaya operasional naik, permintaan turun ya harus potong biaya biaya. Ekspansi sektor usaha bisa macet, nanti efeknya ke PMI manufaktur kontraksi kembali di bawah 50,” jelas Bhima.
Di sisi lain, Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai wajar pemerintah menaikkan harga pertalite dan solar subsidi. Sebab, harga minyak mentah melambung hingga tembus US$100 per barel.
Angka itu lebih tinggi jika dibandingkan saat pandemi Covid-19 yang di bawah US$70 per barel atau asumsi awal harga minyak mentah Indonesia yang hanya US$63 per barel dalam APBN 2022.
“Pelaku usaha sangat memahami dan mengerti kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM yang selama ini disubsidi, tidak ada pilihan karena memang gejolak harga minyak mentah dunia yang tidak bisa dihindari,” ujar Sarman.
Namun, Sarman tak menampik bahwa kenaikan harga BBM pertalite dan solar subsidi akan berpengaruh terhadap kinerja dunia usaha. Untuk itu, ia meminta pemerintah mengambil kebijakan yang tepat untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM. cnn/mb06
