TANJUNG – Sebagai upaya meningkatkan kapasitas bagi pengelola Kepegawaian, Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kabupaten Tabalong menggelar Forum Group Discussion (FGD) dan sosialisasi peningkatan kapasitas terkait pengadaan, pendataan, pemberhentian, dan fasilitasi lembaga profesi ASN, Kamis (1/9).
Kegiatan ini diikuti 41 pejabat pengelola kepegawaian SKPD se-Kabupaten Tabalong, bertempat di Aula BKPSDM setempat.
Wakil Bupati Tabalong H Mawardi mengatakan, pihaknya menyambut baik kegiatan ini karena erat kaitannya dengan peningkatan SDM dan data ASN di Bumi Sarabakawa.
“Kepada pejabat pembina kepegawaian, agar segera menyelesaikan pendataan sesuai arahan Kemenpan-RB,” ujarnya.
Hasil pendataan tersebut, adalah pegawai non-ASN sudah mempunyai kualifikasi, kompetensi dan kinerja, serta pengalaman melaksanakan tugas dan fungsi di jabatan yang di duduki saat menjadi tenaga honorer atau non-ASN.
Wabup berharap kepada peserta, untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh agar ada kesamaan persepsi, terhadap pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah.
Menurutnya, para peserta harus memperhatikan hal-hal yang disampaikan para narasumber, karena regulasi banyak yang berubah. Mereka jugab harus memanfaatkan waktu yang telah disediakan untuk bertanya.
“Besar harapan agar hasil kegiatan yang dilaksanakan hari ini, menjadi langkah strategis kita dalam mempercepat proses mapping, validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN,” ucapnya.
Kepala BKPSDM Kabupaten Tabalong H Rusmadi mengatakan, kegiatan ini digelar dalam rangka peningkatan kapasitas berupa bimbingan teknis dan sosialisasi, yang dimaksudkan untuk menyamakan persepsi, serta meningkatkan pemahaman dan kapasitas bagi pengelola kepegawaian di lingkungan pemerintah kabupaten.
“Khususnya bagi perangkat daerah melalui pejabat pengelola kepegawaian, terkait mekanisme pendataan pegawai non-ASN. Perencanaan kebutuhan di perangkat daerah sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia,” ujarnya.
Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari. Dalam kegiatan tersebut, pihaknya juga melibatkan Kepala Kantor Regional VIII BKN Kalsel beserta jajaran, Kepala BKPSDM Kabupaten Tabalong beserta jajaran, serta seluruh pejabat pengelola kepegawaian dari badan, dinas dan kecamatan. tal
