Jakarta – Sebanyak tiga pimpinan majelis di Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak Suharso Monoarfa mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PPP.
Desakan itu disampaikan lewat sebuah surat yang ditujukan kepada Suharso yang berisi tanda tangan Ketua Majelis Syariah DPP PPP Mustofa Aqil Siraj, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhamad Mardiono, serta Ketua Majelis Kehormatan DPP PPP Zarkasih Nur pada Senin (22/8), yang dikutip cnnindonesia.com.
Salinan surat tersebut diterima CNNIndonesia.com dan sudah dikonfirmasi oleh Mardiono pada Selasa (23/8).
Pertama, perkembangan suasana yang tidak kondusif dan kegaduhan di internal PPP, terutama di kalangan para kiai dan santri akibat pidato Suharso di KPK pada tanggal 15 Agustus 2022, yang menyinggung pemberian sesuatu ketika silaturahmi atau sowan kepada para kiai.
Sebanyak 3 majelis DPP PPP itu menilai isi pidato Suharso itu merupakan ketidakpantasan dan kesalahan bagi seorang pimpinan partai Islam yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan mengedepankan akhlak mulia, khususnya terhadap para ulama dan kiai yang merupakan panutan umat Islam di Indonesia.
Kedua, permintaan agar Suharso mundur juga disampaikan setelah tiga majelis di DPP PPP mengikuti dengan seksama berbagai demonstrasi yang masih berlanjut sampai saat ini karena sejumlah keputusan DPP PPP atas hasil forum permusyawaratan partai, baik di tingkat musyawarah wilayah maupun musyawarah cabang, serta dugaan gratifikasi yang dilaporkan sebagai tindak pidana korupsi kepada KPK.
“Sebanyak tiga majelis di DPP PPP menyatakan bahwa demonstrasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam perjalanan sejarah PPP, dan telah menurunkan marwah PPP sebagai partai politik Islam,” tulis tiga majelis di DPP PPP dalam suratnya.
Ketiga, permintaan agar Suharso mundur juga disampaikan karena terdapat berbagai pemberitaan mengenai persoalan kehidupan rumah tangga pribadi Suharso di berbagai media dan media sosial yang menjadi beban moral dan mengurangi simpati terhadap PPP sebagai partai Islam.
Terakhir, permintaan agar Suharso mundur disampaikan karena mengingat situasi elektabilitas PPP yang tak kunjung mengalami kenaikan sejak dipimpin Suharso.
“Ketiga poin di atas akan menjadi hal yang kontraproduktif bagi peningkatan elektabilitas PPP,” imbuh mereka.web
