Masih dalam nuansa semangat kemerdekaan Indonesia yang ke-77 “ Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”. Tentunya tema ini memiliki makna dimana diharapkan bisa membuat pemerintah dan masyarakat untuk bisa besinergi demi mencapai percepatan pemulihan kondisi pada seluruh sector dan siap untuk kembali bangkit dari keterpurukan. Kemudian yang akan menjadi pertanyaan kita saat ini apakah ini hanya sebuah jargon atau sudah menjadi proyeksi yang sudah disiapkan oleh pemerintah sesuai dengan tema dari peringantan HU-RI yang ke-77 ini?. Disini penulis akan menilik kepada pendidikan, yang merupakan hal yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan manusia. Seperti halnya yang telah disampaikan konghucu dua puluh lima abad yang lalu bahwa hal yang paling utama yang dapat merubah nasib adalah pendidikan.
Kalau kita melihat dari data yang dipublikasi oleh World Population Review, pada tahun 2022 lalu Indonesia masih berada di peringkat ke-55 dari total 73 negara yang masuk dalam pemeringkatan tingkat pendidikan dunia.
Bukan perkara baru, permasalahan ini sebenarnya sudah menjadi salah satu hal yang paling disorot sejak lama agar mendapat pembenahan. Lantas apa saja yang sebenarnya masih menjadi PR dan perlu dibenahi dari pendidikan di Indonesia?
Keadaan seperti ini perlu mendapat perhatian baik itu dari pemerintah dan para akademisi, terutama dari para pendidik serta perlu pembaharuan dari system pendidikan. jika ingin Indonesia dengan semangat kemerdekaan “ Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat”
Kalau kita memahami tentang pendidikan tentu sudah ada sejak saat kita dilahirkan sampai liang lahat sama halnya yang disampaikan Nabi Muhammad “ Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat” artinya kita belajar dari mana saja karena dari semua hal yang kita liat dan semua pengalaman yang memiliki formatif pada cara seseorang berfikir, merasakan, atau tindakan merupakan proses pendidikan. Namun disini kita akan membahas tentang system pendidikan yang bersifat formal terutama di Indonesia
Dan secara formal masalah pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau disingkat dengan (Kemendikbud). Di Negara kita, semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar selama Sembilan tahun, enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama.
Jika kita lihat bagaimana sekarang pendidikan di tanah air pada masa new normal ini, masih pada tahap membangun kembali system pendidikan yang direncanakan untuk menghadapi keadaan yang harus memaksa merubah system pendidikan. Namun pada saat ini penerapan dari perencanaan itu masih dapat dibilang baru sekadar wacana untuk membentuk system pendidikan yang telah dipersiapkan untuk mengejar ketertinggalan pendidikan yang belum bisa dimaksimalkan pada masa pandemi yang tinggi kemaren.
Mengingat yang disampaikan Roy Trjiong apakah system kurikulum dan system menajemen sekolah juga tidak kalah serunya, karena hampir setiap kali pergantian menteri, kebijakan mengalami bongkar – pasang. Bukankah bisnis buku pelajaran sekolah merupakan bisnis yang sangat menguntungkan
Sama halnya dengan system pendidikan atau yang kita sebut dengan kurikulum sekarang dimana saat ini perintah mencoba system pendidikan baru dalam dunia pendidikan yaitu kurikulum merdeka, tentu dalam setiap pergantian system pendidikan atau kurikulum maka media dan bahan ajar tentu diganti pula, maka disini baik itu buku ataupun media lainnya menjadi suatu bisnis yang akan diperebutkan kaum-kaum borjuis. Hal yang paling merdeka bagi mereka para penguasa dan pengusaha, mereka menjadi merdeka dan pertanyaanya! apakah kurikulum merdeka sudah merdeka dalam penerapannya?
Dari hal ini dapat kita lihat bagaimana pendidikan Indonesia.
Pertama: Pendidikan pada masa-masa sebelum merdeka mulai dari pendidikan pada masa (penjajahan) Portugis, Belanda, Jepang; Masa Kemerdekaan; Orde Baru hingga Reformasi. Pendidikan di zaman penjajahan (sebeum merdeka) memang dikatakan tidak semua rakyat Indonesia mampu mengeyam jenjang pendidikan yang baik. Hanya rakyat Indonesia tertentu saja yang mampu mengenyam jenjang pendidikan seperti keturunan bangsawan (darah biru).
Kedua, hal lain yang juga menjadi permasalahan adalah mengenai sistem pembelajaran atau yang di Indonesia sendiri lebih dikenal sebagai kurikulum, di mana keberadaannya masih bersifat baku dan membelenggu dan sekarang pemerintah sudah mencoba suatu system pendidikan yaitu kurikulum merdeka yang merupakan implementasi dari Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim
Kurikulum ini merujuk pada pandemi Covid-19 yang memiliki banyak kendala dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan. Sebelumnya ada Kurikulum 2013 yang diterapkan dalam pembelajaran saat sebelum pandemi. Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021, Kemendikbud Ristek mengeluarkan kebijakan penggunaan Kurikulum Darurat yang menjadi rujukan kepada satuan pendidikan.
Namun apakah tujuan dari pembuatan system kurikulum yang bertujuan meningkatkan kesadaran siswa, dalam mengetahui dan memahami pelajaran dan pada kurikulum merdeka belajar ini lebih menekankan kepada suatu pembelajaran yang bersifat lebih kepada berfikir kritis dan menyelesaikan permasalahan.
Jika kita lihat dalam realita yang sedang terjadi, masih banyak permaslahan yang sering terjadi di lapangan terkait dengan problem dari penerapan kurikulum ini, seperti: seorang guru kurang memiliki pengalaman dengan kemerdekaan belajar, keterbatasan kemampuan pengajar dalam referensi ataupun pemahaman dalam memfasilitasi siswa dalam proses merdeka belajar, masih kurangnya akses yang dimilki dalam pembelajaran karena sesuai yang disampaikan Medikbud bahwa ada model dalam pembelajaran ini pembelajaran berbasis daring yang masih banyak siswa yang belum bisa menyesuaikan. Belum siapnya sekolah dalam menajemen waktu dimana dalam proses merdeka belajar ini memiliki agenda yang padat dan dimana seorang guru memiliki tanggung jawab lain yang berkaitan dengan profesinya.
Tetapi jika penerapannya dalam upaya pemabaharuan pendidikan di Indonesia tidak membawakan hasil yang diharapkan, maka nampaknya hanya ada satu kemungkinan saja. Kemungkinan itu adalah apa yang pernah diisyaratkan oleh seorang analis bahwa yang paling penting dan menjadi condition sine qua non dari penerapan suatu perangkat analisis system adalah perubahan atau penyelesaian batas-batas system yang ada itu sendiri terlebih dahulu.
Isyarat itulah yang nampaknya tak banyak digubris oleh para perencana pendidikan kita. Apa yang banyak mereka lakukan adalah lebih pada perubahan dan penyesuaian perangkat-perangkat teknis dan bukan perubahan dan penyesuaian yang mendasar dari batas-batas hakikat makna system pendidikan itu sendiri. Seperti adanya semacam keengganan ideologis campur kemalasan intelektual dan kebanggaan semu budaya untuk mengubah kemapanan batasan-batasan baku yang sudah ada. Mereka asyik memperkenalkan media-media, istilah-istilah, formulir-formulir baru, bukannya mempertanyakan terlebih dahulu apa gagasan atau filosofi di balik semua wujud pembaharuan itu?
Mereka hanya menceplok dan menjiplak, dengan sedikit menyesuaikan teknis disana-sini, tanpa kemauan kritis untuk mempertanyakan mengapa dan untuk apa semua media, istilah , dan formulir baru itu pada awalnya diciptakan? Mereka terkagum kagum, sebagai misal, mencangkok perangkat metodologi pengajaran semata-mata sebagai suatu media teknis yang tebukti memang efektif, bukan sebagai suatu bentuk pengejewantahan gagasan pendidikan liberal dan liberalisasi pendidikan yang justru menjadi filosofi dasarnya (itupun kalau mereka memang paham apa makna sesungguhnya di balik ideology gagasan pendidikan liberal).
Media itu tetap saja digunakan hanya sebagai alat untuk mengajarkan materi kurikulum yang sudah dirancang sebelumnya, termasuk indoktrinisasi nilai-nilai. Mereka mencoba-coba menerapkan perangkat teknis media kodifikasi dan dekodefikasinya Paulo Freire, namun tegas-tegas menolak memberlakukan penuh secara taat-asas prinsip dasar metodologi konsientisasi dan gagasan humanisasi pendidikan yang justru menjadi sebuah paradigma.
Maka, sangat tidak mengherankan jika upaya pembaharuan system pendidikan nasional di Indonesia terus berputar-putar di sekitar permasahan yang itu-itu juga: bagaimana menyesuaikan masalah teknis persekolahan dengan juga kemajuan menajemen dan teknologi modern, bukan bagaimana mempertanyakan kembali secara kritis hakikat eksistensi sekolah itu sendiri yang kini semakin digugat luas.
Pamaknaan system pendidikan pun terbatas pada system sekolah, dengan kata lain, upaya pembaharuan itu Cuma berpusing-pusing membongkar-pasang gejala permukaan dari system pendidikan bukan inti permasalaha sebenarnya. Apa yang terjadi bukanlah inovasi yang sesungguhnya, tetapi proses involusi.
