JAKARTA – Pemerintah diingatkan tidak harus menaikan harga BBM dan LPG bersubsidi untuk meringankan beban subsidi. Sebab masih ada cara lain yang bisa diterapkan.
Pengamat Energi Direktur Eksekutif Puskepi Sofyano Zakaria mengatakan, mengurangi beban subsidi tidak harus dengan menaikan harga jual, tetapi bagaimana pemerintah punya kemauan politik yang kuat buat mengendalikan penggunaan BBM dan LPG secara benar dan tepat.
Hal ini dengan menentukan dalam Peraturan yang tegas dan sanksi yang jelas siapa yang berhak atas BBM dan LPG bersubsidi.
“Pemerintah perlu punya keberanian yang jelas dalam menentukan pengguna dan juga pengawasan penyaluran solar subsidi, Pertalite dan LPG bersubsidi, karena hal itu selama ini nyaris tak berjalan dengan benar sehingga kuota selalu jebol,” kata Sofyano, di Jakarta, Senin.
Menurut Sofyano, sudah saatnya pemerintah tegas menentukan pengguna solar subsidi hanyalah kendaraan angkutan barang dan penumpang maksimal Roda 6 dengan nomor polisi plat kuning saja .
Bagi kendaraan plat hitam yang ingin mendapat solar subsidi , beri kemudahan untuk menjadi plat kuning. Selain itu harus pula ditentukan dengan tepat jumlah solar subsidi yang bisa dibeli pada setiap harinya.
“Pemerintah perlu membuat aturan yang jelas terhadap siapa pengguna yang berhak atas BBM Pertalite tanpa perlu menaikan harga jualnya. Jika saja Pertalite hanya di untukan bagi sepeda motor dan kendaraan roda empat plat kuning , ini pasti mengurangi beban subsidi yang signifikan,” jelasnya.
Dia melanjutkan,menaikan harga Jual BBM dan LPG bersubsidi sebaiknya dilakukan pada periode Pemerintahan yang akan datang, menunggu dampak akibat Covid-19 mereda.
Sementara untuk sementara, pemerintah sebaiknya lakukan pengendalian, dengan menetapkan siapa pengguna yang berhak dan melakukan pengawasan secara ketat dengan satuan tugas pengawasan nasional yang dibentuk khusus untuk itu.
“Menaikan harga jual BBM dan LPG 3kg pasti akan berbuntut meningkatnya inflasi, ini harusnya disikapi dengan mencari cara bagaimana inflasi bisa dikendalikan,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga BBM untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi tersebut.
Luhut menjelaskan, saat ini pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampak kepada masyarakat.
“Langkah yang disimulasikan termasuk skenario pembatasan volume. Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi My Pertamina untuk mendapatkan data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan,” ujar Menko Luhut dalam keterangan resmi. lp6/mb06
