BANJARMASIN – Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin mengusulkan dua Raperda inisiatif dewan yakni Raperda fasilitasi pesantren dan Raperda pemberdayaan dan perlindungan lanjut usia di gedung dewan, Senin (22/8).
Ketua DPRD Kota Banjarmasin H Harry Wijaya memimpin rapat paripurna tersebut, didampingi Wakil Ketua Matnor Ali, dan HM Yamin, serta dihadiri Walikota H Ibnu Sina bersama para kepala SKPD-nya.
Usai paripurna, Harry Wijaya mengatakan, usulan Raperda fasilitasi pesantren tersebut merupakan pembahasan yang tertunda selama dua tahun karena terganjal dengan pandemi covid-19. “Nah, tahun ini kami lanjutkan lagi pembahasannya, dengan tujuan meningkatkan pendidikan terutama di bidang agama sebagai pendidikan berkarakter,” katanya.
Dengan terbitnya payung hukum dari Perpres untuk meningkatkan fasilitas pendidikan pesantren maka pemerintah juga akan lebih mudah memberikan bantuan tau hibah kepada pesantren atau pendidikan sejenisnya. “Dengan lahirnya perda ini nanti, kita berharap generasi muda memiliki kecerdasan ilmu teknologi juga cerdas dalam akhlakul karimah sehingga menjadi penerus yang berkualitas dan religius,” jelasnya.
Sedangkan terkait dengan Raperda pemberdayaan dan perlindungan lanjut usia (lansia), bertujuan untuk lebih memberikan perlindungan lebih kepada para lansia. Seperti meningkatkan fasilitas rumah jompo, sarana dan prasarana publik yang ramah terhadap lansia seperti jalan,trotoar, bisa dan lain-lain.
Senada, Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina mengatakan bahwa memberikan fasilitasi pesantren ini sebagai bentuk dukungan dalam dunia pendidikan. Bentuk dukungan ini telah mendapatkan payung hukum dari Perpres nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. “Ini akan lebih mudah bagi pemerintah untuk memberikan bantuan untuk meningkatkan pendidikan pada pondok pesantren,” katanya.
Sedangkan Raperda pemberdayaan dan perlindungan bagi lansia, Ibnu menjelaskan, bahwa lansia kelompok rentan yang juga berhak mendapatkan perlindungan. Dengan ini kami juga ingin lansia kita tetap produktif, unggul dan bahagia serta terlindungi. Dengan ini, mereka berhak mendapatkan perlindungan di semua dimensi yakni dimensi sosial, dimensi kesehatan, infrastruktur, transportasi, hukum, informasi dan komunikasi.
“Harapan kami juga ingin meningkatkan fasilitas bagi lansia sehingga mereka merasa terlindungi, aman, nyaman serta produktif,” katanya. via
