JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah menerbitkan regulasi terbaru untuk mengatur kenaikan tarif ojek online (ojol). Perusahaan aplikasi nantinya bisa segera melakukan penyesuaian tarif ini pada aplikasinya.
Pengamat Ekonomi Digital dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda mengatakan, kenaikan tarif angkutan ojek online (ojol) tidak serta merta akan meningkatkan pendapatan, bahkan berpotensi menurunkan pendapatan mitra atau pengemudi ojol.
Mengingat, kenaikan tarif tersebut justru berpotensi menurunkan minat pengguna untuk menggunakan layanan ojek online. Hal ini sebagaimana konsekuensi yang berlaku dalam hukum ekonomi.
“Dari sisi konsumen penumpang sudah pasti ada penurunan permintaan, sesuai hukum ekonomi. Maka hal ini kontradiktif dengan kesejahteraan mitra driver yang ingin dicapai dengan adanya perubahan ini,” kata Nailul di Jakarta, Rabu (10/8).
Dampak lainnya, lanjut Nailul, adalah perpindahan penggunaan transportasi selain layanan ojek online oleh konsumen. Di mana sebagian akan pindah ke transportasi umum dan sebagian akan menggunakan kendaraan pribadi.
“Konsumen tentu berkenan untuk naik kendaraan pribadi ke tempat makan jika jarak-nya jauh,” urainya.
Selain itu, pelaku UMKM mitra layanan pesan antar makanan juga akan terdampak. Menyusul, turunnya permintaan imbas kenaikan harga layanan jasa oleh perusahaan.
“Konsumen akan mempertimbangkan untuk membeli makanan dna minuman yang lebih dekat secara jarak. Atau mereka enggan mengantri yang juga akan menurunkan permintaan dari produk pelaku UMKM mitra layanan pesan antar makanan,” bebernya.
Oleh karena itu, Nailul mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan ulang kebijakan kenaikan tarif ojek online ini. Mengingat, terdapat banyak dampak buruk bagi penumpang, mitra, hingga pelaku UMKM. “Jadi, saya rasa pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan kenaikan tarif ojek online ini dan melihat sebesar besar elastisitas dari produk atau layanan,” tutupnya. mdk/mb06
