BANJARMASIN – Kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan (Soswasbang) yang belakangan gencar dilakukan wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan, bisa meredam gejolak yang terjadi di masyarakat.
Hal itu terungkap dalam kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan anggota DPRD Kalsel Dr H Karlie Hanafi Kalianda SH MH, dan menghadirkan narasumber Staf Ahli DPRD Kalsel H Puar Junaidi di Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, Selasa (9/8).
“Terjadinya upaya memecah belah persatuan dan kesatuan serta upaya pembentukan negara khilafah, merupakan contoh gejolak yang ada di masyarakat,” kata Puar Junaidi.
Sebelumnya, Karlie Hanafi membeberkan DPRD Kalsel memiliki kewajiban yang diamanatkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 108.
“Beberapa kewajiban itu, di antaranya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, serta kewajiban mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan NKRI,” ujarnya.
Empat Pilar Kebangsaan, lanjur dia, adalah tiang penyangga yang kokoh agar rakyat merasa nyaman, tentram, dan sejahtera, serta terhindar dari berbagai ancaman gangguan dan bencana.
Empat pilar kebangsaan merupakan kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami masyarakat, dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat.
Konsep Empat Pilar Kehidupan berbangsa dan bernegara, terdiri atas Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini dihadiri Camat Rantau Badauh Juliannor Fatahilah, para kepala desa, tokoh masyarakat, serta aparat kecamatan setempat.
Di akhir acara, Karlie Hanafi memberikan ukiran Lambang Negara berupa Burung Garuda, untuk dipajang di kantor Kecamatan Rantau Badauh. rds
