Kamis, Juli 3, 2025
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper
No Result
View All Result
Mata Banua Online
No Result
View All Result

Pemerintah Diminta Cabut Aturan HET Minyak Goreng

by matabanua
2 Agustus 2022
in Ekonomi & Bisnis
0
D:\Data\Agustus 2022\0803\7\7\foto2 hal 6-7 ( 03 Agustus)\1021567249.jpg
(Foto:mb/web)

 

JAKARTA – Ketua Tim Peneliti Lembaga Penyelidikan ekonomi dan masyarakat FEB UI Eugenia Mardanugraha, mengatakan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sudah pasti menyebabkan kelangkaan.

Artikel Lainnya

BRI Terapkan Zero Tolerance to Fraud

BRI Terapkan Zero Tolerance to Fraud

3 Juli 2025
D:\2025\Juli 2025\3 Juli 2025\7\hal Ekonomi 03 Juli )\hal 7 - 2 klm (KIRI).jpg

Trio Motor Buka Layanan Home Service

2 Juli 2025
Load More

“Secara ekonomi, kalau kelangkaan pasti terjadi apabila produsen harus menjual dengan harga lebih rendah daripada harga keseimbangan pasar,” kata Eugenia, dalam Diskusi Virtual : Dampak Kebijakan Pengendalian Harga Goreng Bagi Petani Swadaya.

Kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh aksi spekulan melakukan penimbunan, pengemasan ulang minyak goreng curah, penyelundupan atau pembelian berlebih oleh masyarakat.

“Jadi kalau HET diterapkan, kelangkaan sudah pasti terjadi. Tapi kelangkaan ini bisa disebabkan berbagai macam hal, seperti yang sudah disebutkan tadi,” ujarnya.

Pihaknya pun melakukan simulasi, untuk setiap 1 persen kenaikan harga minyak goreng, maka supply minyak goreng akan naik sebesar 1,174 persen.

Kalau diasumsikan harga pasar minyak goreng adalah Rp 25.000 per kg, kemudian harga eceran tertingginya Rp 14.000 per kg maka perbedaan harganya itu 44 persen. Kemudian persentase kelangkaannya itu adalah 49 persen.

“Kalau kita asumsikan bahwa permintaan di tahun 2022 sesuai data yang saya ambil dari GAPKI sebanyak 9,6 juta ton maka kelangkaannya itu diperkirakan 4,8 juta ton, yang diakibatkan kebijakan HET tadi,” jelasnya.

Demikian, dari hasil penelitiannya, HET lebih baik dihapus saja untuk menghindari kelangkaan yang besar. Selain itu, kebijakan pengendalian harga minyak goreng perlu dilakukan oleh pemerintah secara lebih berhati-hati sehingga tidak menyebabkan ketidakefisienan pasar.

“Kebijakan yang baik adalah yang seminimum mungkin mendistorsi pasar. Kebijakan tata kelola yang menyeluruh, tidak parsial, akan memberikan kepastian usaha bagi seluruh rantai pasok sawit,” ujarnya.

Menurutnya, penghentian ekspor membuat tangki perusahaan kelapa sawit (PKS) penuh, sehingga PKS menghentikan pembelian TBS dari petani. Akibatnya harga TBS jatuh, dan membawa penderitaan kepada petani sawit, khususnya petani sawit swadaya. rep/mb06

 

 

Tags: GapkiHETminyak goreng
ShareTweetShare

Search

No Result
View All Result

Jl. Lingkar Dalam Selatan No. 87 RT. 32 Pekapuran Raya Banjarmasin 70234

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan

© 2022 PT. CAHAYA MEDIA UTAMA

No Result
View All Result
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper

© 2022 PT. CAHAYA MEDIA UTAMA