JAKARTA – Kebijakan baru PT Pertamina (Persero) dalam membatasi penjualan BBM jenis Pertalite dan Solar bersubsidi mengundang banyak kontra dari sejumlah pihak.
Sebab, Pertamina melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga meminta masyarakat untuk mendaftarkan diri jika ingin membeli Pertalite dan Solar bersubsidi di aplikasi atau website MyPertamina mulai 1 Juli 2022. Namun, hal ini baru berlaku di lima provinsi, yakni Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan Yogyakarta.
Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu pihak yang kontra dengan kebijakan tersebut. Meski belum berlaku di Sukabumi, tetapi mereka meminta Pertamina mengecualikan sopir angkutan kota (angkot) dalam kebijakan itu.
“Meskipun untuk Kabupaten Sukabumi belum tahu kapan akan diberlakukannya pembelian BBM subsidi melalui aplikasi MyPertamina, tetapi sopir angkot maupun angkutan umum (non daring lain resah karena mayoritas dari mereka tidak memiliki smartphone atau handphone android,” Sekretaris Organda Kabupaten Sukabumi Dede Abdul Latif di Sukabumi.
Menurut Dede, mayoritas dari ribuan sopir angkot di Kabupaten Sukabumi masih belum melek teknologi. Oleh karena itu, jumlah sopir yang menggunakan ponsel android bisa dihitung pakai jari.
“Mayoritas dari sopir angkot belum terbiasa bertransaksi secara online apalagi harus melakukan scan barcode. Kami pun mengkhawatirkan akan terjadi antrean panjang angkot di SPBU,” kata Dede.
Merespons hal itu, Area Manager Comrel dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan mengatakan penyaluran Pertalite maupun Solar bersubsidi masih memiliki berbagai tantangan.
Salah satunya penyaluran Pertalite dan Solar yang tidak tepat sasaran. Sebab, masih banyak masyarakat dari kalangan menengah atas yang membeli BBM bersubsidi tersebut.
Hal itu, kata Eko, dapat mempengaruhi kuota yang harus dipatuhi Pertamina Patra Niaga selaku badan usaha yang ditugaskan.
“Jika tidak ada kebijakan seperti ini, kuota BBM subsidi yang ditetapkan selama satu tahun tidak akan mencukupi. Maka diperlukan suatu mekanisme baru, bagaimana subsidi energi ini benar-benar diterima dan dinikmati yang berhak,” jelas Eko.
Berdasarkan pantauan dampak dari ruwetnya aplikasi itu, Aplikasi MyPertamina terpantau hanya mendapatkan nilai 1,3 atau katagori jelek. Rata-rata pengguna juga mengeluhkan aplikasi itu lambat dan menyusahkan.
“Menyusahkan sekali. Untuk reset pin selalu muncul “url reset pin telah kami kirim. Periksa pesan masuk Anda” tapi sama sekali tidak ada notif apapun yang masuk. padahal no hp sudah benar,” tulis salah satu pengguna. cnn/mb06
