BANJARMASIN – Sektor hiburan salah satu potensi pajak yang belum digarap oleh pihak Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin.
Kepala BPKPAD Banjarmasin, Edy Wibowo mengungkapkan, sedari awal tahun, pajak hiburan yang terserap baru mendekati angka 30 persen.
Untuk itu, pihaknya mengaku akan berusaha semaksimal mungkin, untuk melakukan penyerapan pajak pada sektor tersebut.
“Salah satu yang akan ditarik adalah tempat fitnes,” ucapnya, di sela-sela kegiatan sosialisasi pajak pada pelaku usaha di Kota Banjarmasin, Senin (27/6) pagi.
Dirincikan Edy, di samping sektor hiburan, ada sejumlah sektor yang menjadi konsentrasi pihaknya. Sebagian di antaranya yakni, pajak hotel, restoran dan rumah makan, PJU dan parkir.
Dari segi serapan pajak hotel kini sudah mendekati 50 persen. Pajak restoran dan rumah makan, sudah mendekati 70 persen.
Untuk serapan pajak parkir pun, kini sudah menyentuh angka 50 persen. Kendati demikian, untuk pajak parkir, juga akan masih digenjot. Utamanya, untuk pajak parkir mall.
“Parkir mall juga belum optimal untuk serapannya,” jelasnya.
Khusus untuk pajak restoran hingga warung makan, tahun ini ditargetkan bisa mencapai angka Rp 400 miliar.
Agar serapan pajak bisa optimal, pihaknya sudah menyiapkan tapping box sebanyak 300 unit. Disusul kemudian, mendata ulang wajib pajak di sektor restoran dan warung makan.
“Potensi wajib pajak Kota Banjarmasin ini besar. Ada sekitar 1.000. Yang sudah dipasang itu 400 unit. Artinya, masih ada 600 unit yang belum terpasang alias yang jadi pekerjaan rumah,” jelasnya.
Disinggung sasaran, Edy mengatakan akan menyasar kawasan sepanjang Jalan Lambung Mangkurat. Yang diprioritaskan dipasangi tapping box, adalah yang belum terdata dan berpotensi.
“Dalam waktu dua bulan mendatang sudah action. Kami tidak lagi berbicara di atas kertas. Ini target kinerja kami. Kalau ini sudah dilakukan, kami prediksi bisa dapat lebih dari 400 miliar. Ya, sekitar Rp 600 miliar,” targetnya.
“Melihat data keseluruhan, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu ada 1 triliun. Ada kemungkinan bisa dan harus lebih. Sekarang tingga bagaimana komunikasi kami ke pengelola usaha,” tekannya.
Dilanjutkan Edy, serapan pajak yang diupayakan pihaknya dilakukan secara bertahap. Bahkan, hingga ke pajak usaha walet.
“Tapi tentu, kami tak bisa berdiri sendiri. Kami akan berkolaborasi dengan instansi lain. Misalnya dinas perizinan dan dinas perhubungan,” tutupnya.
Terpisah, Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina mengimbau, agar pengusaha atau masyarakat wajib pajak sadar bahwa pajak sangatlah penting bagi pemulihan ekonomi.
“Pajak itu sebenarnya diambil dari masyarakat. Pengusaha hanya sebagai fasilitator untuk mengumpulkan pajak. Jadi, jangan beranggapan pajak itu sesuatu yang mengerikan, yang lalu kemudian dianggap menjadi beban dan membuat orang menghindar dari wajib pajak,” tandasnya.
Ibnu juga menekankan agar jangan takut pajak itu masuk ke kantong pribadi. Karena seluruh pajak, masuk ke kas daerah untuk menjalankan agenda pembangunan.
“Kami juga sudah mendapat support dari perbankan untuk mempermudah pengurusan pajak. Kemudian, juga lebih transparan, karena bisa dilakukan secara online” pungkasnya. Dwi
