BANJARMASIN – Pengusutan dugaan korupsi pengadaan lahan Bendungan Tapin terus didalami penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan. Pendalaman ini, untuk membuktikan adanya unsur pelanggaran hukum dan dugaan kerugian negara, dalam pembangunan Bendungan Tapin tahun 2015-2020.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalsel Dwi Prihartono melalui Kasi Penkum Romadu Novelino mengungkapkan, 15 saksi telah dimintai keterangan terkait kasus dugaan penyimpangan pengadaan lahan Bendungan Tapin.
“Pemeriksaan saksi ini diperlukan untuk memberi keterangan, guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar, lihat, dan alami sendiri. Tujuannya, guna menemukan fakta hukum tentang dugaan tindak pidana korupsi, dalam penyimpangan aliran dana pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan Bendungan Tapin,” ucapnya, Senin (27/6).
Bendungan Tapin merupakan proyek strategis nasional yang terletak di Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin. Bendungan ini pun telah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 28 Februari 2021 lalu.
Bendungan Tapin mulai dibangun pada 2015 dengan gelontor dana Rp 980 triliun lebih bersumber dari APBN. Bendungan ini merupakan salah satu dari program 65 bendungan besar yang dibangun di Indonesia pada pemerintahan Jokowi.
Bendungan Tapin masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kalsel memiliki kapasitas 56,77 juta meter kubik. Bendungan ini dapat memberikan manfaat untuk program pengairan lahan pertanian setempat seluas 5.472 hektare, termasuk untuk mengendalikan banjir di Kabupaten Tapin
Dikutip dari laman eppid.pu.go.id, Bendungan Tapin dibangun dengan tipe Timbunan Batu Zonal Inti Tegak, dan memiliki kapasitas tampung 70,52 m3. Dengan selesainya pembangunan bendungan ini, akan berpotensi memberikan layanan irigasi di Kabupaten Tapin sebesar 5.472 hektare.
Keberadaan bendungan ini juga diharapkan dapat menyediakan air baku untuk wilayah Rantau yang menjadi Ibu Kota Kabupaten Tapin sebesar 500 liter/detik, mereduksi banjir sebesar 107 m3/detik, konservasi air (ground water recharge), destinasi wisata di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tapin, dan sumber air untuk PLTA sebesar 3,30 MW. Pembangunan bendungan telah dimulai akhir 2015 dengan biaya sebesar Rp 1,058 triliun.
Bendungan Tapin dilengkapi dengan akses jalan masuk sepanjang 21 kilometer dengan lebar 7 meter, kantor pengelola, rumah dinas, tempat ibadah, toilet, gardu pandang, dan rumah genset. Untuk bendungan utama memiliki tinggi 70 meter dengan konstruksi terowongan pengelak sepanjang 430 meter, cofferdam setinggi 29 meter serta spillway (pelimpahan) sepanjang 234 meter dan lebar 10-19 meter.
Selain bendungan, Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air juga melakukan pembangunan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Pitap di Kabupaten Balangan, untuk meningkatkan suplai air ke area pertanian. Daerah Irigasi (DI) Pitap dibangun dengan biaya Rp 258 miliar, yang akan menjadi penyuplai air irigasi untuk area seluas 4.755 Ha.
Selanjutnya tahun 2018, telah diselesaikan pembangunan DI Batang Alai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menyuplai 5.000 Ha dengan biaya Rp 227 miliar, dan DI Amandit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menyuplai area pertanian 5.472 Ha dengan biaya Rp 88 miliar. Jjr
