
BANJARMASIN – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarmasin, Muhammad Yasar menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024 memerlukan anggaran sekitar Rp16,1 miliar.
Anggaran tersebut memang meningkat dari Pilkada tahun 2019 lalu yakni sekitar Rp13 miliar, karena saat itu dalam pelaksanaan Pilkada masih mendapatkan dana hibah dari Bawaslu Propinsi Kalsel.
“Lain dengan tahun 2024 nanti, pelaksana Pilkada akan datang tidak mendapatkan lagi dana hibah dari Bawaslu Propinsi sehingga dibebankan kepada masing-masing daerah,” kata Yasar di gedung DPRD Banjarmasin, Senin (13/6).
Yasar mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk honorarium, berbagai kegiatan Bawaslu dalam Pelaksanaan Pilkada . “Karena sudah tidak ada dana hibah propinsi, maka kami konsultasikan dengan DPRD dan mudah-mudahan bisa diakomodir oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, usulan anggaran sebesar Rp 16, 1 Miliar tersebut sudah dipertimbangan sesuai dengan kebutuhan kegiatan Bawaslu. Mulai dari kesiaapj Pilkada dimulai Oktober 2023. “Anggaran itu juga suda ditambahkan dengan PSU,” tuturnya.
Saat ini pihaknya mulai mempersiapkan tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 yakni persiapan launcing tahapan Pemilu Serentak 2024.
Sementara, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya mengatakan, akan mempelajari usulan Bawaslu terkait pelaksanaan Pilkada yang menjadi beban pemerintah daerah.
“Kami akan koordinasikan dulu, jika nantinya pelaksanaan Pemilu menjadi tanggungjawab daerah maka akan dipertimbangkan usulan tersebut dalam pembahasan Rencana kerja anggaran APBD murni kota Banjarmasin dan APBD perubahan 2023 nanti,” kata Harry. Via