JAKARTA – Harga minyak goreng kemasan turun di sejumlah gerai Indomaret dan Alfamart setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembaliembuka keran ekspor CPO dan turunannya mulai pekan depan.
Berdasarkan pantauan di Indomaret Tendean, Jakarta Selatan, minyak goreng kemasan dua liter merek Fortune dibanderol Rp45.500, turun tipis dari posisi yang sebesar Rp45.700. Lalu, minyak goreng kemasan dua liter merek Bimoli turun dari Rp49.500 menjadi Rp48.900.
Namun, tidak semua harga minyak goreng mengalami penurunan. Minyak goreng kemasan dua liter merek Tropical masih dibanderol Rp52.200 atau masih sama dengan waktu lalu.
Sementara di Alfamart Tendean, sejumlah minyak goreng ikut turun ke kisaran Rp45 ribu-Rp49 ribu.
Terpantau, minyak goreng kemasan merek dua liter merek Tropical turun tipis dari Rp49.900 menjadi Rp49.000. Minyak goreng kemasan 1 liter merek Sana dibanderol Rp23.900 dari Rp24.900.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan saat ini perlu menatap kedepan paska ekspor crude palm oil (CPO) dibuka, bagaimana pemerintah bisa kendalikan harga minyak goreng yang acuannya adalah mekanisme pasar.
“Pengusaha yang mengacu pada harga dipasar internasional dikhawatirkan menaikkan harga minyak goreng secara signifikan khususnya minyak goreng kemasan. Selama aturan minyak goreng boleh mengacu pada mekanisme pasar maka harga yang saat ini rata-rata Rp 24.500 per liter dipasar tradisional bisa meningkat lebih tinggi,” katanya.
Menurutnya, ada tiga solusi yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah segera setelah pencabutan larangan ekspor dilakukan. Pertama, tugaskan Bulog dan beri kewenangan untuk ambil alih setidaknya 40 persen dari total distribusi minyak goreng.
“Selama ini mekanisme pasar gagal mengatur marjin yang dinikmati para distributor migor. Bulog nantinya membeli dari produsen minyak goreng dengan harga wajar, dan melakukan operasi pasar atau menjual sampai ke pasar tradisional,” kata dia.
Kedua, hapus kebijakan subsidi ke minyak goreng curah dan ganti dengan minyak goreng kemasan sederhana. Pengawasan minyak goreng kemasan jauh lebih mudah dibanding curah.
Ketiga, jika masalahnya adalah sisi pasokan bahan baku didalam negeri maka program biodisel harus mengalah. Target biodisel harus segera direvisi, dan fokuskan dulu untuk penuhi kebutuhan minyak goreng.
“Tentu tiga kbijakan ini butuh penyegaran pejabat pelaksana, salah satunya melalui reshuffle menteri yang selama ini gagal menyelesaikan masalah migor,” kata dia.
Ia menambahkan pencabutan larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan minyak goreng (migor) bukti bahwa kebijakan pengendalian harga minyak goreng lewat stop ekspor total seluruh produk CPO adalah kesalahan fatal.
Harga migor di level masyarakat masih tinggi, petani sawit dirugikan dengan harga yang TBS anjlok karena oversupply CPO didalam negeri. Kehilangan penerimaan negara lebih dari Rp 6 T, belum ditambah dengan tekanan pada sektor logistik -perkapalan yang berkaitan dengan aktivitas ekspor CPO. cnn/mb06
