JAKARTA – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menggelar aksi di depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada, Selasa (17/5).
Mereka mengeluh sudah rugi Rp11,4 triliun karena hasil panen tidak terserap di tengah larangan ekspor CPO dan minyak goreng.
Artikel Lainnya
“Kerugiannya cukup banyak kalau kami hitung setelah 20 hari yang lalu, kami sudah rugi Rp11,4 triliun. Ini jumlah yang tidak sedikit ya bagi Indonesia,” kata Ketua DPP APKASINDO Gulat Manurung dalam aksi tersebut.
Selain itu, harga tandan buah segar (TBS) jatuh bebas dari harga awal Rp4.800 per kg menjadi Rp1.000 per kg. Bahkan, ia mengklaim tidak ada pabrik yang mau membeli TBS mereka karena tangki penimbunan sudah penuh.
“Hari ini (TBS) sudah tidak ada lagi harganya. Wajar saja, pabrik semua sudah menolak karena tangki timbunnya sudah penuh,” ujarnya.
Tak hanya itu, sebanyak 6,58 juta ton TBS sudah menjadi rusak karena tidak diserap oleh pabrik. Hal ini membuahkan masalah besar bagi petani yang kehilangan mata pencaharian mereka.
“Yang tidak dipanen itu kalau dihutung 4,7 juta hektare petani sawit yang dihasilkan. Dikalikan saja 1,4 ton per hektare. Itulah jumlah yang sudah rusak,” kata Gulat.
Untuk itu, pihaknya menggelar aksi tersebut. Setidaknya ada lima tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah.
“Dengan berdialog terlebih dahulu dengan mewakili 22 provinsi, usulan kami telah tersampaikan dan usulan tersebut segera dikirimkan kepada Pak Airlangga (Menko Perekonomian Airlangga Hartarto) yang sedang rapat dengan presiden,” ujarnya
Berikut lima tuntutan petani sawit kepada pemerintah:
1. Menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya melindungi 16 juta petani sebagai dampak turunnya harga TBS sawit sebesar 70 persen di 22 provinsi sawit.
2. Meminta Presiden Jokowi untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk minyak goreng sawit (MGS) serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit.
3. Meminta Presiden Jokowi tidak hanya mensubsidi MGS curah, tapi juga MGS kemasan sederhana (MGS Gotong Royong) dan untuk menjaga jangan sampai gagal, APKASINDO meminta memperkokoh jaringan distribusi minyak goreng sawit, terkhusus yang brsubsidi dengan melibatkan aparat TNI-Polri.
4. Pemerintah harus segera membuat regulasi yang mempertegas PKS dan Pabrik MGS harus 30 persen dikelola oleh koperasi untuk kebutuhan domestik. Ini dimaksudkan agar urusan ekspor diurus oleh perusahaan besar, sehingga kelangkaan MGS tidak bersifat musiman.
5. Meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan Menteri Pertanian supaya merevisi Permentan 01/2018 tentang Tataniaga TBS (Penetapan Harga TBS).
Pasalnya, harga TBS yang diatur dalam Permentan tersebut hanya ditujukan untuk petani yang bermitra dengan perusahaan. Padahal, petani yang bermitra hanya 7 persen dari total luas perkebunan sawit rakyat sekitar 6,72 juta hektar. Sementara, 93 persen sisanya yang merupakan petani swadaya terabaikan. cnn/mb06
