BARABAI – Anggota DPRD Hulu Sungai Tengah (HST) Yajid Fahmi, mengkritik rencana pemkab membeli mobil dinas baru untuk Bupati dan Wakil Bupati HST. Menurutnya, kebijakan itu terburu-buru mengingat kondisi keuangan yang belum stabil.
“Hari ini honor dan insentif tenaga kontrak saja ada yang belum dibayar, momentumnya kurang pas. Masih banyak hal mendesak lainnya yang wajib dibayarkan,” katanya, Jumat (22/4).
Ia menyarakan, agar dipenuhi dulu hak-hak guru dan pengajar sebelum pembelian barang yang sifatnya tidak mendesak. Yajid juga menyatakan, tidak sependapat bahwa APBD HST menunjukkan tren positif.
“Faktanya, hingga saat ini Pemkab HST belum mendapat penilaian dari hasil pengelolaan keuangan tahun 2021. Pemkab HST juga belum tahu apakah ada pengurangan atau tidak pada dana alokasi khusus (DAK), dan dana alokasi umum (DAU). Kemudian saat dewan menyodorkan rencana kegiatan di pembahasan APBD agar diselesaikan tahun 2022, pemerintah menyampaikan anggaran tidak terpenuhi, sehingga digeser ke tahun 2023,” katanya.
Yajid juga menyatakan prihatin dengan kondisi masyarakat, yang masih kesusahan dengan kebutuhan pokok karena harga mengalami kenaikan. Sementara, program-program atau pembangunan pemulihan pascabanjir juga belum sepenuh dikerjakan.
“Kalau hal-hal tersebut sudah terpenuhi dan keuangan daerah sudah membaik, ya tidak apa-apa beli mobil baru,” tegasnya.
Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Riswandi mengatakan, pengadaan mobil dinas untuk bupati dan wakil bupati memang menjadi kewajibannya.
“Kewajiban pemda untuk menyediakan kendaraan dinas yang representatif, dan layak untuk menunjang kegiatan kedinasan dan operasional,” ujarnya.
Saat ditanya spesifikasi mobil yang mau dibeli dengan harga Rp 2,8 miliar, pihaknya belum bisa merinci. ant/yos
