BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel sama-sama menghadirkan solusi jangka panjang, guna mengatasi kelangkaan minyak goreng (migor) di tengah-tengah masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel M Syaripuddin dalam gelaran Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perdagangan, yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel H Supian HK.
“Kami berharap pemerintah dapat menyajikan solusi untuk kelangkaan minyak goreng ini. Tidak hanya jangka pendek, namun juga jangka menengah dan panjang. Karenanya, kami sangat megharapkan kolaborasi antar SKPD untuk mewujudkan aksi nyata yang dirasakan di tengah-tengah masyarakat,” ujar politisi partai PDI Perjuangan yang akrab disapa Bang Dhin, di gedung lantai 4 DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Rabu (6/4).
Senada, H Supian HK juga berharap pemerintah daerah terus mengawal ketersediaan dan keterjangkauan harga migor, sehingga tidak menimbulkan kelangkaan kembali setelah tiga bulan ke depan.
“Kita semua berharap harga dapat stabil, makanya rencana jangka panjang terkait kelangkaan minyak goreng ini harus dipikirkan. Selain itu, kami harapkan pemerintah juga mendorong pengusaha lokal untuk berpartisipasi untuk membuat produk minyak goreng ini. Terlebih juga kepada Dinas Perkebunan agar bisa memetakan potensi kelapa sawit yang ada di Kalsel,” ujar Supian HK.
Dalam RDP tersebut Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel H Birhasani melaporkan perkembangan terkini persediaan minyak goreng kemasan di pasaran. Diakuinya untuk kebutuhan masyarakat tiga bulan ke depan diproyeksikan masih tercukupi.
“Kita lihat untuk saat ini ketersediaan minyak goreng dari pihak distributor mencapai 790 ribu lebih. Jika dibagi berdasarkan rata-rata kebutuhan warga kalsel, ditambah dengan kemungkinan lonjakan permintaan pada Ramadhan dan hari raya Idul Fitri sebesar 10 sampai 15%, maka untuk tiga bulan ke depan masih cukup,” ujar Birhasani. Rds
