BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin membuka Focus Group Discussion (FGD) atau Workshop Penguatan Tata Kelola Pengawasan dan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah se-Provinsi Kalsel di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Jumat (22/5).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 22-23 Mei 2026 tersebut diikuti Aparat Pengawasaan Intern Pemerintah (APIP) se- Kalsel dengan mengusung tema “Transformasi APIP Menuju Pengawasan yang Adaptif, Terintegrasi dan Berdampak”.
FGD dihadiri langsung Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri R, Irjen Pol Sang Made Mahendra Jaya beserta jajaran, Sekretaris Itjen Kemendagri, Ahmad Ali Basri, Inspektur Khusus Kemendagri, Teguh Narutomo serta Inspektur III Itjen Kemendagri, Andi Muhammad Yusuf.
Selain itu, kegiatan juga diikuti Plh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, H Subhan Nor Yaumil, kepala SKPD, direktur rumah sakit di lingkungan Pemprov Kalsel serta Inspektur Kabupaten/Kota dan para inspektur pembantu se-Kalsel.
Dalam agenda kegiatan peserta mendapatkan keynote speech sekaligus materi langsung dari Irjen Kemendagri. Selanjutnya diskusi panel mengenai penguatan APIP daerah serta digitalisasi pengawasan.
Gubernur Kalsel, H Muhidin menegaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting sebagai mitra strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berjalan baik, bersih dan akuntabel.
Selain itu, Gubernur H Muhidin mengapresiasi kehadiran langsung Irjen Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya beserta jajaran di Kalsel.
“Saya kira suatu penghargaan buat kami karena Irjen Kemendagri hadir langsung, biasanya yang hadir perwakilan, tapi kali ini beliau sendiri yang datang,” ujar Muhidin.
Muhidin memandang pemahaman terhadap fungsi APIP perlu terus diperkuat agar tidak lagi dipandang sebagai pihak yang hanya mencari kesalahan, melainkan sebagai pengawal tata kelola pemerintahan.
“APIP ini bukan mencari-cari kesalahan, tapi mengawal jalannya pemerintahan biar selamat. Nah, ini yang paling penting,” tegasnya.
Gubernur H Muhidin menilai selama ini masih ada stigma di sejumlah perangkat daerah yang merasa khawatir ketika Inspektorat datang melakukan pengawasan, karena itu, ia meminta pola pikir tersebut diubah menjadi hubungan kemitraan yang positif.
“Inspektorat datang itu membawa obat biar jangan sakit dan APIP harus menjadi partner, menjadi sahabat seluruh SKPD. Jangan ditakuti, tapi didekati,” ungkap Muhidin.
Menurut Muhidin, apabila terdapat keraguan dalam pengambilan kebijakan, perangkat daerah dapat berkonsultasi lebih awal dengan APIP agar pelaksanaan pemerintahan tetap sesuai aturan.
“Kalau ada keraguan dalam mengambil kebijakan, tanyakan ke APIP. Dengan demikian, insya Allah jalannya pemerintahan akan berjalan baik, bersih dan akuntabel,” katanya.
Muhidin juga berharap seluruh peserta FGD dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperkuat kapasitas pengawasan di daerah melalui diskusi dan konsultasi bersama para narasumber dari Kementerian Dalam Negeri.
Inspektur Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen melaporkan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pengawasan sekaligus meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kalsel.
“Tujuan utama dari kegiatan ini untuk menyamakan persepsi antara aparat pengawas dan objek pengawasan terhadap regulasi-regulasi dalam mewujudkan pengawasan yang memberikan nilai tambah bagi pembangunan di daerah,” ujar Akhmad Fydayeen.
Dayan (sapaan akrabnya) juga melaporkan, pada hari kedua kegiatan akan difokuskan pada agenda bersama antara Inspektorat Jenderal Kemendagri dengan Inspektorat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Kalsel.
Agenda tersebut meliputi monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan, sinkronisasi agenda pengawasan pusat dan daerah, hingga perumusan kebijakan pengawasan.
Dalam kesempatan itu, Dayan menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak sehingga kegiatan dapat terselenggara dengan baik.
“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari seluruh pihak hingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Mohon maaf bila ada terdapat kekurangan dalam penyelenggaraannya,” tutupnya.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya mengapresiasi kekompakan dan sinergi Pemprov Kalimantan Selatan bersama jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal tata kelola pemerintahan daerah.
Made Mahendra Jaya mengaku terkesan dengan kehadiran langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin pada kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran gubernur menunjukkan perhatian besar terhadap penguatan peran APIP di daerah.
“Saya memaknai ini menggambarkan bagaimana perhatian Pak Gubernur kepada para inspektur, para APIP untuk dapat bekerja dengan baik. Koordinasi yang luar biasa membantu dalam mengawal tata kelola pemerintahan daerah,” ujarnya.
Made Mahendra Jaya juga mengapresasi kekompakan yang ditunjukkan seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari kepala perangkat daerah hingga para inspektur kabupaten/kota yang hadir bersama dalam forum tersebut.
“Kalau perangkat daerah hadir, inspektur hadir, menggambarkan ini sangat kompak. Saya yakin apa yang menjadi tujuan dan arah pembangunan serta pelayanan terbaik kepada masyarakat, pasti akan tercapai,” tutupnya. rfq/adpim/ani
